Kemenaker Diminta Efisiensi Anggaran Rp181,8 Miliar oleh Kemenkeu

Di ruang rapat Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan kabar yang tak sepenuhnya mengejutkan. Kementeriannya kembali diminta mengencangkan ikat pinggang anggaran. Permintaan efisiensi itu datang dari Kemenkeu lewat sebuah surat yang baru diterima awal April 2026 lalu.

"Kami juga ingin sampaikan bahwa kita baru menerima surat dari Kementerian Keuangan tanggal 1 April bahwa ada efisiensi anggaran yang bersumber dari rupiah murni," ujar Yassierli dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Kamis (9/4).

Nilai yang harus dihemat cukup signifikan. Totalnya mencapai Rp181,8 miliar lebih. Rinciannya, ada pergeseran dari Bagian Anggaran Bendahara Umum (BA BUN) sebesar itu, yang terdiri dari Rincian Output Khusus sekitar Rp122,1 miliar dan hasil identifikasi efisiensi Kemenkeu sendiri sebesar Rp59,6 miliar.

Namun begitu, meski surat sudah di tangan, Menaker mengaku belum bisa memastikan dampaknya. Program mana yang bakal terkena imbas pemotongan? Pertanyaan itu masih menggantung.

"Kami masih dalam proses untuk menelaah lebih detail item-item yang kemudian kita bisa efisiensikan," jelasnya.

Artinya, laporan realisasi anggaran yang disampaikan hari itu pun belum memasukkan hitungan efisiensi tahap ketiga ini. Yassierli menyebut pagu anggaran Kemenaker untuk tahun 2026 sebesar Rp5,99 triliun. Realisasinya per 8 April lalu sudah mencapai 31,87 persen. Angka itu, sekali lagi, belum disesuaikan dengan permintaan Kemenkeu.

Dia juga menyinggung soal pagu yang tak bisa digunakan. "Dan ada beberapa pagu yang tidak bisa digunakan yang sifatnya pencadangan untuk RO khusus dan ada blokir juga sebesar Rp265 sekian miliar," tambahnya, melengkapi paparan.

Jadi, situasinya masih cair. Proses telaah internal masih berjalan di Kemenaker untuk menentukan langkah selanjutnya, sementara desakan efisiensi dari bendahara negara sudah tertera jelas di atas kertas.