Mampukah Prabowo-Gibran Wujudkan 100% Listrik Bersih atau Terjebak dalam Transisi Setengah Hati?

Tanpa seleksi ketat, skema jaminan berpotensi menjadi subsidi terselubung bagi korporasi besar yang tetap beroperasi di sektor batubara atau gas. Instrumen fiskal akan efektif jika diarahkan untuk proyek dengan dampak nyata terhadap pengurangan emisi dan membuka akses energi bersih bagi masyarakat.

Jalan ke Depan: Strategi Transisi Energi Berkeadilan

Transisi energi Indonesia tidak hanya soal teknologi, tetapi juga politik dan kepentingan ekonomi. Sistem energi nasional terjebak dalam "jalur ketergantungan" akibat jaringan kepentingan antara negara, BUMN, dan industri ekstraktif.

Tekanan masyarakat sipil untuk percepatan investasi energi surya, angin, dan mikrohidro semakin kuat. Solusi seperti CCS atau nuklir dinilai bukan jalan keluar cepat, melainkan strategi mahal dan berisiko. Transisi energi berkeadilan harus menciptakan lapangan kerja hijau dan memperluas akses energi bersih di daerah terpencil.

Empat strategi mendesak yang perlu dilakukan: konsistensi kebijakan antara target dan implementasi, penajaman arah pembiayaan energi bersih, jaminan transisi tenaga kerja di sektor PLTU, serta modernisasi jaringan listrik untuk energi terbarukan skala besar.

Kesimpulan: Menghindari Jebakan Transisi Setengah Hati

Tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kontras antara ambisi besar dan realitas politik ekonomi. Kemajuan infrastruktur belum diikuti perubahan signifikan dalam sumber energi. Tanpa perubahan strategi tegas, Indonesia berisiko terjebak dalam "transisi setengah hati" dimana energi hijau hanya menjadi simbol tanpa substansi.

Kebijakan energi mencerminkan arah pembangunan nasional: apakah tetap bertumpu pada paradigma ekstraktif atau beralih ke keberlanjutan ekologis dan keadilan sosial. Transisi energi bukan hanya proyek teknologi, tetapi agenda moral dan politik yang menuntut keberanian pemerintah menegosiasikan ulang hubungan antara negara, pasar, dan rakyat.