Kebijakan Energi Prabowo-Gibran: Ambisi vs Realita Transisi Energi Indonesia

Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi ujian besar dalam mewujudkan kedaulatan energi Indonesia. Pemerintah mencanangkan target ambisius: transisi energi terbarukan dan listrik bersih 100% dalam satu dekade. Namun, realitas kebijakan energi nasional justru menunjukkan ketergantungan yang masih kuat pada bahan bakar fosil.

Kapasitas Pembangkit Meningkat, Tapi Masih Didominasi Fosil

Laporan Kementerian ESDM menunjukkan kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai 105 gigawatt pada semester pertama 2025, tumbuh 4,4 GW dari tahun sebelumnya. Sayangnya, peningkatan ini masih didominasi PLTU batu bara dan PLTG gas. Ekspansi kapasitas belum sejalan dengan percepatan dekarbonisasi, melainkan justru memperkuat infrastruktur energi konvensional.

Kesenjangan antara Janji dan Implementasi Kebijakan

Janji transisi energi terbarukan 100% dalam 10 tahun mendapat apresiasi luas. Namun, revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) mengungkap ketidakkonsistenan. Pemerintah masih membuka ruang untuk perpanjangan operasi PLTU dan memasukkan gas serta nuklir sebagai bagian dari transisi energi.

Menurut analis IESR, kebijakan ini menimbulkan kerancuan antara transisi energi sejati dan diversifikasi energi. Ketergantungan pada gas dan CCS berisiko memperpanjang masa hidup industri fosil dengan wajah baru. Data Climate Transparency 2025 mengonfirmasi emisi sektor energi Indonesia termasuk tertinggi di Asia Tenggara.

Tantangan Pembiayaan dan Transparansi Investasi

Kementerian Keuangan memperkenalkan skema janganan negara untuk proyek energi terbarukan dan panas bumi. Kebijakan ini ditujukan untuk menurunkan risiko investasi dan menarik modal swasta. Namun, para pengamat mengingatkan pentingnya transparansi dalam implementasi.