Namun begitu, Makassar memilih jalan lain.
Alih-alih mengurangi pegawai, Pemkot justru mendorong peningkatan pendapatan daerah. Ini dianggap sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga keseimbangan anggaran. Caranya? Dengan memperluas sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mereka akan mengoptimalkan pemungutan pajak dan memperkuat aktivitas ekonomi lokal yang sudah ada.
Di sisi lain, pengawasan terhadap penerimaan daerah juga bakal diperketat. Tujuannya jelas: menghindari kebocoran yang selama ini mungkin terjadi. Strategi ganda ini diharapkan bisa menjaga stabilitas fiskal tanpa harus mengorbankan para pekerja kontrak tersebut.
Tahun 2026 ini, targetnya cukup berat. Pemkot Makassar mengejar PAD sebesar Rp2,3 triliun. Sebuah angka yang dinilai menantang, apalagi dengan adanya pengurangan dana transfer dari pusat yang diperkirakan mencapai Rp500 miliar.
Meski demikian, optimisme tetap terpelihara. Pemerintah kota yakin mereka bisa memenuhi kebutuhan belanja pegawai sekaligus menjaga kualitas layanan publik dengan mempertahankan semua tenaga PPPK mereka.
Artikel Terkait
Noussair Mazraoui Buka Suara: Pensiun dari Sepak Bola untuk Fokus Jadi Imam dan Hafiz Quran
Gattuso, Buffon, dan Gravina Mundur Usai Italia Gagal ke Piala Dunia 2026
BPPTKG: Aktivitas Vulkanik Merapi Masih Tinggi, Status Siaga Dipertahankan
PSSI Tegaskan Semua Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia Sah Secara Hukum