Sudan Terbelah, Darurat Kemanusiaan, dan Panggilan bagi Indonesia

Konflik berdarah di Sudan, yang kini telah berlangsung lebih dari setahun, pada dasarnya adalah perebutan kekuasaan antara dua orang kuat militer. Di satu sisi ada Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin Angkatan Bersenjata Sudan (SAF). Lawannya adalah Jenderal Mohammed Hamdan Dagalo, atau yang akrab disapa Hemedti, yang memegang kendali kelompok paramiliter Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Ironisnya, keduanya dulu pernah bersekutu. Mereka bahu-membahu melakukan kudeta untuk menggulingkan rezim Omar al-Bashir yang telah berkuasa puluhan tahun. Namun begitu, persekutuan itu kini tinggal kenangan. Saat ini, kedua kubu itu saling serang demi menguasai negeri.

Dampaknya sungguh mengerikan. Sejak pertempuran pecah pada April 2023, korban jiwa terus berjatuhan. Angka kematian diperkirakan mencapai 150 ribu orang. Lebih dari setengah juta anak-anak meninggal bukan karena peluru, melainkan kelaparan dan gizi buruk. Bayangkan saja, 24 juta penduduk terancam busung lapar. Sementara itu, gelombang pengungsian tak terbendung sekitar 14 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, mengungsi baik di dalam negeri maupun menyebrang ke negara tetangga.

Ini bukan lagi sekadar konflik bersenjata. Yang terjadi di Sudan adalah tragedi kemanusiaan terbesar abad ini. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin negara ini akan kembali terpecah. Kita masih ingat, pada 2011, Sudan Selatan memisahkan diri. Kini, ancaman perpecahan serupa menghantui lagi.

Di tengah situasi yang ruwet ini, muncul tuduhan dari pihak militer Sudan. Jenderal al-Burhan menuding Uni Emirat Arab (UEA) memberikan dukungan di balik layar kepada RSF-nya Hemedti.