Makan Gratis Prabowo: Investasi Gizi atau Manuver Politik Menuju 2029?

Di lapangan, masalahnya lebih nyata lagi. Sejumlah kasus keracunan makanan terkait menu MBG telah dilaporkan di berbagai daerah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat, sejak program dimulai hingga Januari 2026, ada sekitar 21.254 kasus keracunan. Pemerintah memang berjanji memperbaiki SOP dan menutup sementara fasilitas yang nakal, tapi kekhawatiran masyarakat sudah telanjur muncul.

Di sisi lain, banyak pengamat politik melihat ini bukan sekadar persoalan teknis. Skala program yang begitu besar dan dirasakan langsung oleh puluhan juta orang, punya dimensi politik yang sulit diabaikan. Di pedesaan dan komunitas tradisional, bantuan seperti ini seringkali dibaca sebagai sebuah hubungan timbal balik, sebuah “utang budi” yang bisa dikonversi menjadi dukungan politik.

Rocky Gerung menyebut MBG sebagai kebijakan populis yang sarat konotasi politik. Sementara Diah Saminarsih, pengamat gizi dan kebijakan, menilai pertimbangan di balik MBG “seratus persen politik”, mengingat payung hukum dan perencanaannya yang dianggap kurang matang.

Sosiolog UI Imam Prasojo memberikan peringatan lebih jauh. Dalam sebuah seminar, ia menyatakan bahwa tata kelola MBG yang sentralistik berpotensi membuat aliran dana besar ini berputar untuk kepentingan politik dan investasi kelompok tertentu, bukan semata untuk perbaikan gizi.

Jadi, benang merahnya begini: MBG bisa dilihat sebagai strategi komunikasi politik yang canggih menuju 2029. Pengalaman langsung menerima bantuan pemerintah, menurut sejumlah studi, sering kali lebih berpengaruh pada pilihan politik warga daripada pertimbangan rasional yang dingin.

Pemerintah tentu saja membantah semua tudingan ini. Mereka bersikukuh bahwa MBG murni untuk memerangi malnutrisi dan merupakan investasi jangka panjang bagi SDM Indonesia. Program ini, kata mereka, adalah fondasi untuk masa depan anak-anak bangsa.

Pertanyaannya sekarang: apakah MBG bisa diterima sebagai program murni perbaikan gizi? Mungkin saja, jika Prabowo tidak lagi punya ambisi untuk maju di Pilpres 2029. Namun, ia sendiri sudah terang-terangan menyatakan minatnya untuk kembali mencalonkan diri. Dalam situasi seperti ini, wajar saja jika publik curiga. Banyak yang menilai MBG adalah alat politik Prabowo untuk meraih kemenangan. Sebuah Start of the End, dalam bahasa manajemen. Wallahu alimun hakim.

Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.