Makan Gratis Prabowo: Investasi Gizi atau Manuver Politik Menuju 2029?

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah menuai kritik dari banyak pihak. Lantas, kenapa Prabowo tetap bersikeras melanjutkannya?

Program MBG resmi bergulir sejak awal Januari 2025. Sejak itu, program ini tak cuma jadi sorotan sebagai kebijakan sosial, tapi juga dianalisis sebagai sebuah manuver politik yang cerdik terutama jika kita melihat ke arah Pilpres 2029.

Anggarannya fantastis, menembus ratusan triliun rupiah, dengan target menjangkau lebih dari 80 juta orang. Wajar saja, program yang dikendalikan langsung dari istana ini langsung jadi sasaran empuk kritik. LSM, akademisi, hingga politisi di Senayan ramai-ramai angkat bicara.

Menurut laporan terbaru dari Badan Gizi Nasional, hingga akhir 2025 program ini sudah menyentuh 55,1 juta penerima. Sebuah angka yang luar biasa, menjadikan MBG sebagai program bansos terbesar yang pernah ada di negeri ini. Bahkan, skalanya disebut-sebut melampaui program serupa di era pemerintahan sebelumnya.

Nah, ambisinya tak berhenti di situ. Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan cakupan MBG melonjak jadi 82,9 juta orang. Target itu diharapkan tercapai di kuartal pertama tahun depan. Artinya, program ini tak hanya diperluas untuk anak sekolah dan ibu hamil, tapi juga menyasar balita dan ibu menyusui di seluruh Indonesia.

Tapi, di balik angka-angka megah itu, masalah mulai mengemuka. Alokasi dana untuk MBG pada 2026 mencapai Rp335 triliun jumlah yang sangat masif. Yang jadi persoalan, anggaran sebesar itu diambil dari pos pendidikan. Uchok Sky Khadafi dari Center for Budget Analysis (CBA) bersuara keras.

Konsekuensinya jelas: dana untuk guru, perbaikan sekolah, dan bahan ajar yang sudah seret di banyak daerah, berpotensi semakin tergerus.

Masalah tata kelola juga disorot. Isnawati Hidayah dari CELIOS menyebut pelaksanaan program ini bermasalah, terutama soal transparansi yang minim. Rekannya, Bahkrul Fikri, menambahkan kritik soal evaluasi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) pun angkat bicara, memperingatkan bahaya korupsi dalam proses pengadaan dan pemilihan mitra. Penunjukan langsung, menurut mereka, membuka peluang kebocoran anggaran yang sangat lebar.