Kalau kita lihat dari kertas, banyak perpustakaan sekarang tampak oke-oke saja. Akreditasinya bagus, laporannya lengkap, semua indikator seolah terpenuhi. Tapi coba datangi langsung. Ruang bacanya sering sepi, koleksi bukunya berdebu, dan perannya dalam keseharian masyarakat belajar nyaris tak terasa. Inilah masalah utamanya: angka-angka tadi kerap menciptakan ilusi tentang mutu yang sesungguhnya.
Memang, dalam kebijakan layanan publik, mutu begitu mudah direduksi jadi sekadar skor. Kita merasa tenang dan aman ketika segala sesuatu bisa diukur, diberi nilai, lalu diumumkan sebagai sebuah pencapaian. Padahal, dalam praktiknya, mutu bukanlah peristiwa administratif belaka. Ia adalah proses kelembagaan yang dibangun pelan-pelan, lewat tata kelola yang baik, kapasitas SDM, dan budaya kerja yang konsisten.
Perpustakaan tak lepas dari jebakan ini.
Mutu yang Dikecilkan Maknanya Jadi Sekadar Angka
Fungsi akreditasi sebenarnya penting, lho. Ia bentuk pengakuan dan validasi dari pihak eksternal, memberi sinyal bahwa standar tertentu sudah terpenuhi. Namun begitu, masalah mulai mengemuka ketika akreditasi itu sendiri dianggap sebagai garis finish. Ia diperlakukan sebagai tujuan akhir, bukan sekadar cermin dari proses yang masih terus berjalan.
Alhasil, gejala ini pun jamak kita temui. Perpustakaan tiba-tiba "sibuk" dan ramai menjelang masa penilaian, lalu kembali sunyi senyap setelahnya. Fokusnya jadi sempit: hanya pada pengisian borang, bukan pada pembenahan layanan yang nyata. Instrumen penilaian malah jadi pusat perhatian, sementara standar yang seharusnya jadi rujukan justru terlupakan.
Di titik inilah, angka perlahan menggantikan makna. Mutu akhirnya dipahami sebagai hasil penilaian di atas kertas, bukan sebagai kemampuan sebuah institusi untuk terus belajar dan memperbaiki diri.
Sering Tertukar: Standar dan Instrumen
Dalam tata kelola mutu, ada perbedaan mendasar yang kerap luput, bahkan oleh penyelenggara layanan sendiri. Standar itu rujukan normatif gambaran ideal tentang perpustakaan yang bermutu. Ia memuat nilai, prinsip, dan tujuan yang ingin dicapai.
Nah, instrumen itu cuma alat ukur. Fungsinya membantu kita melihat sejauh mana standar itu terpenuhi, tapi ia sama sekali tidak dimaksudkan untuk menggantikan standar itu sendiri.
Ketika instrumen dianggap lebih penting daripada standar, logikanya jadi terbalik. Perpustakaan jadi jago mengisi formulir, tapi gagap membangun layanan yang relevan bagi pengunjung. Mutu pun berubah jadi urusan administrasi semata, bukan pengalaman nyata yang dirasakan pengguna.
Artikel Terkait
Kembang Api dan Teriakan untuk Pahlavi Warnai Malam Teheran yang Masih Bergejolak
Gemblengan Semi-Militer Siapkan 1.500 Petugas Haji Tangguh
Pramono Anung Tegaskan JPO Sarinah Akan Dibangun Kembali, Utamakan Akses Difabel
Indonesia dan Turki Sepakati Aksi Nyata, Dari Gaza hingga Industri Pertahanan