HONG KONG – Mulai 1 Januari 2026, China mengakhiri kebijakan yang sudah berjalan tiga puluh tahun: obat dan alat kontrasepsi tak lagi bebas pajak. Langkah ini jelas terasa sebagai upaya keras pemerintah Beijing untuk mendongkrak angka kelahiran yang terus merosot.
Artinya, kondom dan pil KB sekarang akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 13 persen. Tarif itu sama dengan yang dibebankan pada sebagian besar barang konsumsi lainnya.
Ini bukan langkah kecil. Situasinya memang mendesak. Populasi China tercatat menyusut untuk tahun ketiga berturut-turut di 2024, dan para ahli memprediksi tren ini akan berlanjut. Di tengah perlambatan ekonomi, pemerintah berjuang mati-matian mencari cara untuk membalikkan tren itu.
Menurut laporan Reuters, sebenarnya sejumlah insentif lain sudah diluncurkan. Tahun lalu, misalnya, pemerintah membebaskan subsidi penitipan anak dari pajak penghasilan dan memberikan subsidi tahunan. Upaya “ramah kesuburan” di 2024 juga mencakup imbauan pada kampus-kampus untuk menyelenggarakan “pendidikan cinta” yang mempromosikan gambaran positif tentang pernikahan dan keluarga.
“Sikap positif terhadap pernikahan dan melahirkan anak” menjadi komitmen yang diulang para pemimpin puncak dalam Konferensi Kerja Ekonomi Pusat bulan lalu. Tujuannya jelas: menstabilkan angka kelahiran.
Namun begitu, akar masalahnya dalam dan berlapis. Penurunan angka kelahiran sudah berlangsung puluhan tahun, didorong oleh kebijakan satu anak yang ketat (1980-2015) dan gelombang urbanisasi besar-besaran.
Di sisi lain, tekanan hidup generasi muda saat ini tak kalah beratnya. Biaya pengasuhan anak dan pendidikan yang melambung, ditambah dengan ketidakpastian karir dan kondisi ekonomi yang lesu, membuat banyak pasangan berpikir dua kali sebelum punya anak. Atau bahkan sebelum menikah.
Pencabutan pengecualian pajak untuk kontrasepsi ini, dalam konteks itu semua, terasa seperti sebuah sinyal kuat. Pemerintah tak hanya memberi insentif untuk punya anak, tapi juga secara halus mengurangi kemudahan untuk tidak memilikinya.
Artikel Terkait
David Beckham Resmi Jadi Miliarder Berkat Kerajaan Bisnis Pasca-Pensiun
Pembangunan 93 Sekolah Rakyat Permanen Ditargetkan Rampung Juni 2026, Siap Digunakan Tahun Ajaran Baru
Fabregas Tegas Tolak Kepulangan Nico Paz ke Real Madrid
Pemerintah Pastikan Harga Beras SPHP Tidak Naik Meski Dolar Menguat