“Sikap positif terhadap pernikahan dan melahirkan anak” menjadi komitmen yang diulang para pemimpin puncak dalam Konferensi Kerja Ekonomi Pusat bulan lalu. Tujuannya jelas: menstabilkan angka kelahiran.
Namun begitu, akar masalahnya dalam dan berlapis. Penurunan angka kelahiran sudah berlangsung puluhan tahun, didorong oleh kebijakan satu anak yang ketat (1980-2015) dan gelombang urbanisasi besar-besaran.
Di sisi lain, tekanan hidup generasi muda saat ini tak kalah beratnya. Biaya pengasuhan anak dan pendidikan yang melambung, ditambah dengan ketidakpastian karir dan kondisi ekonomi yang lesu, membuat banyak pasangan berpikir dua kali sebelum punya anak. Atau bahkan sebelum menikah.
Pencabutan pengecualian pajak untuk kontrasepsi ini, dalam konteks itu semua, terasa seperti sebuah sinyal kuat. Pemerintah tak hanya memberi insentif untuk punya anak, tapi juga secara halus mengurangi kemudahan untuk tidak memilikinya.
Artikel Terkait
Pertamina Geothermal Energy Targetkan Pasang Teknologi Flow2Max® di Filipina pada 2026
Pemerintah Bentuk Tim Khusus Percepat Proyek LNG Raksasa Masela
Menteri AHY Peringatkan Krisis Air Makin Nyata, 43,5% Wilayah Defisit
UEA Hibahkan 30 Ton Kurma Premium untuk Indonesia di Ramadan