Krisis air di Indonesia bukan lagi sekadar isu. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, ancaman itu kian nyata dan mendesak untuk ditangani. Hal ini dia sampaikan dalam Water Town Hall Meeting di kantornya, Jakarta, Selasa lalu.
Faktanya cukup mencengangkan. Hampir separuh wilayah negeri ini, tepatnya 43,5 persen, mengalami defisit suplai air setiap tahun. Artinya, kebutuhan air jauh melampaui ketersediaan yang ada.
"Ironisnya," ujar AHY memaparkan, "sekitar 140 hingga 150 juta penduduk justru terkonsentrasi di Pulau Jawa. Di sinilah tekanan kebutuhan air paling tinggi, sementara sumber dayanya tidak tersebar merata."
Persoalannya tak cuma soal jumlah. Di sisi lain, kualitas air juga jadi masalah serius. AHY menegaskan, polusi telah mencemari sekitar 70 persen sungai nasional. Yang memenuhi standar baku mutu? Hanya 29,3 persen saja. Sungguh situasi yang memprihatinkan.
Maka, akses air bersih pun jadi fokus utama. Saat ini, layanan air perpipaan baru dinikmati oleh 56 juta orang, atau sekitar 20 persen penduduk. Targetnya ambisius: 100 persen sambungan perpipaan pada 2045. Jalan masih panjang.
Kalau dilihat dari kapasitas tampung per kapita, angkanya hanya 71 meter kubik. Padahal, idealnya kita butuh 100 hingga 150 meter kubik. Itu artinya, kapasitas harus ditambah 1,5 hingga 2 kali lipat dari kondisi sekarang.
Menghadapi semua ini, pemerintah berjanji akan bergerak. Rencananya, akan ada penguatan konservasi dan penambahan kapasitas tampung air. Caranya? Melalui pembangunan dan perluasan bendungan, kolam retensi, serta pengembangan sistem untuk mengisi ulang air tanah. Pengendalian eksploitasi air tanah juga akan diperketat.
Krisis air sudah di depan mata. Langkah konkret tak bisa lagi ditunda.
Artikel Terkait
Prabowo Penuhi Undangan Macron ke Paris, Kunjungan yang Sempat Tertunda Kini Terlaksana
Penjualan Tiket Pelni Tembus 39.797 Selama Libur Iduladha, Bau-Bau dan Makassar Jadi Rute Favorit
Ekonom: Kebijakan Ekspor SDA Satu Pintu Jangan Sampai Ciptakan Monopoli Birokrasi Baru
Golkar DKI Jakarta Potong 117 Hewan Kurban untuk Iduladha 1447 H, Sebar ke Lima Wilayah