Impor 105.000 Pikap India Ditangguhkan, Gaikindo Klaim Kapasitas Lokal Mencukupi

JAKARTA Rencana impor besar-besaran 105.000 mobil pikap dari India akhirnya ditangguhkan. Keputusan ini muncul setelah sorotan publik dan desakan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menanggapi hal itu, Gaikindo dengan tegas menyatakan industri otomotif lokal sebenarnya sanggup memenuhi permintaan untuk armada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Putu Juli Ardika, Ketua Umum Gaikindo, menyambut baik permintaan penundaan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, kapasitas produksi dalam negeri sudah lebih dari cukup.

“Dari total 61 anggota, kapasitas produksi kendaraan roda empat atau lebih di Indonesia mencapai 2,5 juta unit per tahun,” ujarnya dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Senin (23/2/2026).

“Khusus untuk segmen kendaraan komersial kelas menengah ke bawah seperti pikap, angkanya bahkan melampaui 400.000 unit per tahun.”

Ardika mengakui, memang dibutuhkan penyesuaian produksi dan kesiapan rantai pasok untuk memenuhi pesanan dalam skala besar. Namun begitu, secara pengalaman dan kapasitas, industri nasional dinilainya mampu menjawab tantangan ini.

Aspek lain yang tak kalah penting disoroti oleh Wakil Ketua Gaikindo, Rizwan Alamsyah. Dia mempertanyakan soal regulasi dan legalitas kendaraan impor.

“Kami selama ini telah melalui prosedur Sertifikat Uji Tipe (SUT) dan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) sebagai bukti homologasi sebelum dioperasikan di jalan raya. Bagaimana dengan kendaraan impor?” katanya.

Di tanah air, setidaknya ada tujuh produsen yang sudah membangun pabrik. Mereka adalah PT Suzuki Indomobil Motor, PT Isuzu Astra Motor Indonesia, PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor, PT SGMW Motor Indonesia (Wuling Motors), PT Sokonindo Automobile (DFSK), PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, dan PT Astra Daihatsu Motor. Mayoritas model yang mereka hasilkan punya penggerak 4x2 dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen.

Sebelumnya, Dasco memang secara terbuka meminta pemerintah menunda rencana impor itu. Permintaannya dilatari oleh situasi dimana Presiden Prabowo Subianto masih berada dalam kunjungan kerja luar negeri.

“Jadi rencana untuk impor 105.000 mobil pikap dari India, saya sudah menyampaikan pesan kepada pemerintah untuk rencana tersebut ditunda dulu, mengingat presiden masih di luar negeri,” kata Dasco di Gedung Nusantara III, Senayan.

Dia berpendapat presiden perlu membahas rencana ini secara detail setelah pulang, sebelum memutuskan sesuatu yang final. “Tentunya juga presiden akan meminta pendapat dan mengkalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. Nah sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” tambahnya.

Sementara itu, dari pihak yang berkepentingan, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan sikap patuhnya.

“Kami loyal, setia, dan taat kepada perintah,” katanya singkat.

Proyek pengadaan kendaraan untuk KDKMP ini memang sempat memicu perdebatan. Pasalnya, rencananya melibatkan impor masif dari India dengan dua produsen utama: Tata Motors dan Mahindra & Mahindra. Total pesanan untuk keduanya mencapai 105.000 unit dengan nilai fantastis, sekitar Rp24,66 triliun.

Rinciannya, Mahindra akan memasok 35.000 unit Scorpio Pick Up yang dibuat di pabrik mereka di Nashik, India. Sedangkan Tata Motors, melalui distributor lokalnya, mengirimkan 70.000 unit yang terbagi menjadi 35.000 unit Yodha pick-up dan 35.000 unit truk ringan Ultra T.7.