Prabowo dan Bungkamnya Soal Ijazah Jokowi

Oleh: M Rizal Fadillah

Gonjang-ganjing soal ijazah Jokowi ternyata tak cukup dahsyat untuk membuat Presiden Prabowo angkat bicara. Ia justru terlihat acuh. Bahkan, dalam satu kesempatan, ia sempat mengecam mereka yang gigih mencari kepastian status dokumen itu.

"Nanti ijazah saya juga ditanya-tanya," ujarnya suatu kali.

Entah serius atau setengah bercanda, pernyataan itu menggantung. Sementara itu, selembar ijazah mantan presiden terus bergemuruh, lebih karena soal transparansi dan kejujuran ketimbang kertasnya sendiri.

Kadang negeri ini mirip panggung sandiwara. Masalah-masalah mendasar tak kunjung tuntas, berlarut-larut tanpa ujung. Alih-alih solusi, yang muncul justru kambing hitam baru. Pemimpin terlihat gamang, terjebak dalam permainan saling lindung yang membuat publik frustrasi.

Ijazah Jokowi sendiri sudah jadi misteri bertahun-tahun. Publik penasaran, tapi dokumen itu tak pernah diperlihatkan secara terbuka. Janji untuk menunjukkannya di pengadilan pun hanya tinggal janji. Pada akhirnya, ijazah itu malah disita Polda Metro Jaya.

Dalam Gelar Perkara Khusus, dokumen itu diperlihatkan dengan aturan super ketat: tidak boleh difoto, direkam, apalagi disentuh. Hasilnya? Tidak ada kejelasan. Tidak ada pembanding, apalagi uji forensik yang meyakinkan.

Nah, di sinilah titik krusialnya. Uji laboratorium forensik seharusnya jadi penentu. Polda Metro Jaya perlu beritikad baik melepas atau meminjamkan dokumen itu untuk diuji lembaga independen, baik di dalam maupun luar negeri. Atau, uji di Labfor Mabes Polri dengan melibatkan ahli forensik independen yang kredibel. Pengujiannya harus menyeluruh, mencakup usia kertas dan tinta, bukan sekadar membandingkan dengan ijazah lain yang bisa saja bagian dari paket yang sama.

Di sisi lain, peran Presiden tak bisa diabaikan. Sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan, posisinya strategis. Tanpa perlu mencampuri proses hukum, ia bisa memastikan penanganan kasus ini berjalan objektif. Menjaga asas equality before the law, menjamin HAM, dan memberi sanksi politik jika ada aparat yang bermain.

Rakyat bukan tidak bisa membaca situasi. Kasus "kecil" ijazah palsu mantan presiden ini mulai tercium bau politiknya. Seolah ada operasi penyelamatan. Kekuasaan besar melindungi masalah yang mestinya sederhana.

Bungkamnya Prabowo, bagi banyak pengamat, adalah indikasi dari misi yang tidak suci itu. Kejahatan masa lalu dilindungi, diupayakan hilang dari ingatan. Ijazah pun diupayakan tampak asli. Wuih, ngeri sekali.

Bayangkan jika Prabowo mengambil langkah berbeda. Misalnya, memerintahkan Kapolri bekerja profesional, mengedepankan pelayanan publik, dan membuka kasus ini seluas-luasnya. Atau meminta UGM lewat menteri terkait untuk jujur menjelaskan status akademik Jokowi dengan bukti-bukti yang lengkap. Pasti arah pembuktian akan lebih gamblang. Rakyat pun mungkin bisa lebih puas.

Tapi itu tidak terjadi. Malah terdengar seperti halusinasi. Prabowo tetap bungkam. Akibatnya, polisi seperti bermain sendiri, sementara UGM hanya berkutat pada narasi normatif. Semua berdalih hukum, padahal rakyat tahu, hukum sering jadi pisau politik. Dan Jokowi, mantan presiden yang pengaruhnya masih besar, diduga menggunakan pisau itu dengan leluasa bukan hanya ke lawan, tapi juga ke institusi seperti kepolisian dan UGM sendiri. Bahkan KPU dan DPR ikut merasakan tajamnya.

Pada akhirnya, kebungkaman Prabowo ini mengarah pada satu penilaian yang pahit: bahwa ia dan Jokowi mungkin tak jauh berbeda. Sama-sama dianggap bencana bagi bangsa.

") Pemerhati Politik dan Kebangsaan
Bandung, 24 Januari 2026