Serikat Pekerja Desak Prabowo Batalkan Impor 105 Ribu Pick Up India untuk Kopdes

Rencana impor massal 105 ribu unit pick up dari India untuk operasional Koperasi Desa Merah Putih menuai kritik pedas. Kali ini, Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) yang menyuarakan penolakan. Mereka mendesak pemerintah, khususnya Presiden Prabowo, untuk segera membatalkan rencana tersebut.

Presiden KSPN, Ristadi, tak habis pikir. Baginya, langkah PT Agrinas Pangan Nusantara ini sama sekali tidak masuk akal. Di tengah kondisi industri otomotif nasional yang sedang lesu, justru order besar malah diberikan ke luar negeri.

"Proses dari hulu ke hilir yang seharusnya mendapatkan manfaat adalah pelaku ekonomi dalam negeri khususnya rakyat pedesaan,"

Begitu penegasan Ristadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa lalu. Dia mengingatkan, semangat awal pembentukan Kopdes Merah Putih kan untuk menggerakkan ekonomi desa dan memanfaatkan sumber daya lokal. Lantas, mengapa untuk alat angkut utamanya justru diimpor?

Faktanya, sektor otomotif dalam negeri sedang terpuruk. Penurunan pesanan sudah berujung pada pemotongan jam kerja dan ancaman PHK yang nyata. Pesanan sebanyak itu, menurut Ristadi, seharusnya jadi angin segar bagi pabrik-pabrik di sini. Bukannya malah dibelikan dari India.

Di sisi lain, soal klaim kemampuan produksi, Ristadi menyodorkan data. Merujuk pernyataan Menteri Perindustrian dan Ketua Umum Kadin, kapasitas produksi nasional bisa mencapai 1 juta unit per tahun.

"Artinya bahwa industri otomotif dalam Negeri mampu memproduksinya. Lalu di mana rasa nasionalisme Dirut PT Agrinas untuk membangun kemandirian ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja sekaligus pencegahan PHK,"

Ucapnya dengan nada bertanya. Kritik lain yang dia lontarkan adalah soal spesifikasi kendaraan. Ristadi mempertanyakan alasan penggunaan pick up 4x4 untuk semua wilayah desa. Selama ini, angkutan hasil pertanian mayoritas menggunakan pick up 4x2 buatan dalam negeri dan berjalan tanpa masalah besar.

"Yang disampaikan Dirut PT Agrinas ini kan seolah-olah selama ini hasil-hasil pertanian tidak terangkut karena ketidaktersediaan pick up 4x4,"

Katanya lagi.

Lalu, bagaimana dengan klaim efisiensi anggaran? Di sini Ristadi menyoroti perbandingan harga yang dinilainya tidak jernih. Menurutnya, harga pick up 4x4 impor India bisa mencapai Rp 290 juta hingga Rp 400 juta per unit. Sementara, produk dalam negeri seperti Carry atau Gran Max harganya berkisar Rp 170-190 juta.

"Jadi lebih efesien mana dengan alat angkut yang selama ini sudah berjalan,"

Tanyanya retoris.

KSPN pun akhirnya meminta campur tangan langsung Presiden Prabowo. Mereka ingin presiden memerintahkan Dirut PT Agrinas membatalkan impor dan mengalihkan pesanan ke industri dalam negeri.

"Kami meminta Presiden Prabowo perintahkan Dirut PT Agrinas agar membatalkan import kendaraan niaga operasional Kopdes Merah Putih, dan memesan ke industri otomotif dalam negeri yang sedang dalam kondisi lesu karena berkurangnya order supaya bisa bergairah kembali,"

Papar Ristadi.

Manfaatnya, lanjut dia, akan berlapis. Industri bergairah, PHK bisa dicegah, lapangan kerja baru tercipta. Pada akhirnya, manfaat ekonomi akan benar-benar mengalir ke rakyat Indonesia, bukan ke pelaku ekonomi luar negeri.

Desakan ini jelas memberi warna baru pada polemik impor pick up tersebut. Tekanan kini tidak hanya datang dari asosiasi industri, tapi juga dari serikat pekerja yang melihat dampaknya langsung pada nasib buruh.