Ekonom: RI Tak Akan Ulangi Krisis 1998, Tantangan Kini Bergeser ke Daya Beli Kelas Menengah

Bayang-bayang trauma krisis moneter 1998 kerap menghantui publik setiap kali nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bergejolak. Namun, para pakar menilai struktur ekonomi Indonesia saat ini telah mengalami transformasi besar yang membuatnya jauh lebih siap menghadapi tekanan pasar global dibandingkan dua dekade silam.

Ekonom Senior Chatib Basri menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu terjebak dalam romantisme ketakutan masa lalu karena sistem keuangan nasional sudah jauh lebih dewasa. Menurutnya, pondasi utama yang membedakan situasi saat ini dengan era 1998 terletak pada mekanisme nilai tukar yang kini bersifat dinamis dan fleksibel.

"Sama enggak '98 dengan 2026? The answer is no karena yang membedakan paling besar adalah flexible exchange rate," ujar Chatib dalam Grab Business Forum di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa (9/6/2026).

Mantan Menteri Keuangan itu menjelaskan bahwa pada tahun 1998, masyarakat belum terbiasa dengan nilai tukar fleksibel. Banyak pihak yang terjebak meminjam dolar namun memiliki pendapatan dalam rupiah, yang akhirnya memicu lonjakan kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL). Sebaliknya, pada tahun 2026, kelompok menengah atas hingga korporasi sudah melakukan langkah antisipasi melalui lindung nilai atau hedging, serta menyimpan aset dalam bentuk valuta asing.

Meskipun sektor korporasi dinilai lebih resilien, tantangan nyata justru bergeser pada stabilitas harga kebutuhan pokok yang sangat bergantung pada bahan baku impor. Chatib menyoroti potensi kenaikan harga terigu dan kedelai yang dapat merambat pada harga mi instan hingga tahu dan tempe. Kondisi ini, menurut dia, memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran.

"Sesuatu yang perlu dijaga sebetulnya adalah bagaimana memberikan social protection kepada lower-middle income group untuk address isu ini," tutur Chatib.

Lebih lanjut, ia menepis kekhawatiran mengenai potensi resesi akibat depresiasi rupiah yang terjadi saat ini. Baginya, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi berada di kisaran 4,5 hingga 5 persen masih tergolong sangat positif jika merujuk pada standar pertumbuhan ekonomi global yang tengah melambat.

Persoalan mendasar yang dihadapi pemerintah saat ini sebenarnya bukan pada risiko pertumbuhan negatif, melainkan pada bagaimana menjaga kepercayaan pasar terhadap pengelolaan keuangan negara. Hal ini terlihat dari pergerakan premi risiko atau Credit Default Swap (CDS) Indonesia yang sudah menunjukkan tren kenaikan sejak awal tahun, jauh sebelum tensi geopolitik seperti perang Iran meningkat.

"Persoalannya adalah on fiscal credibility karena CDS sudah mulai naik sejak Januari 2026 akibat kekhawatiran defisit mendekati 3 persen," kata dia.

Peningkatan CDS tersebut dipicu oleh langkah lembaga pemeringkat Moody’s yang mengubah outlook ekonomi Indonesia, yang kemudian direspons secara sensitif oleh para investor. Seturut itu, Chatib menekankan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal dan memastikan perlindungan bagi kelompok rentan. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat optimistis menavigasi tantangan ekonomi 2026 tanpa harus mengulangi sejarah kelam tahun 1998.