Presiden Suriah Ahmed al-Sharaa mengungkapkan bahwa pemerintahnya secara aktif berupaya mencapai kesepakatan keamanan dengan Israel, dengan melibatkan sejumlah negara lain. Dalam wawancara eksklusif dengan program Al Muqabala Al Jazeera, ia menyatakan harapannya bahwa kesepakatan itu bisa menjadi pintu gerbang menuju perdamaian yang komprehensif.
Al-Sharaa menegaskan bahwa kesepakatan tersebut tidak akan mengkompromikan hak Suriah atas Dataran Tinggi Golan, yang telah diduduki Israel secara ilegal sejak 1973. Ia juga mengatakan Suriah menghindari bentrokan apa pun dengan Israel, dan bahwa pengaturan keamanan dapat membuka jalan bagi resolusi yang lebih luas terhadap krisis tersebut. Pernyataan ini muncul setelah serangan dan invasi Israel berulang kali di Suriah selatan sejak al-Sharaa berkuasa pada Desember 2024, setelah runtuhnya pemerintahan Bashar al-Assad.
Krisis Lebanon dan Kekhawatiran Regional
Al-Sharaa juga menegaskan bahwa Suriah tidak berniat melancarkan intervensi militer ke Lebanon, meskipun ada rumor yang beredar. Sebaliknya, pemerintahnya saat ini membahas cara-cara agar otoritas Lebanon dapat membantu negara tersebut mengatasi krisis yang dihadapinya dan mengarahkannya menuju keamanan. Lebanon selatan saat ini diduduki Israel, di tengah pertempuran selama berbulan-bulan antara Hizbullah dan pasukan Israel. Negara Lebanon berupaya merebut kembali wilayah-wilayah yang diduduki dan memiliki monopoli atas semua senjata di negara tersebut.
Al-Sharaa menyatakan dukungan kuat Damaskus untuk membatasi senjata dan membatasi keputusan perang dan damai secara eksklusif kepada negara Lebanon. Ia menekankan bahwa mengatasi krisis Lebanon membutuhkan solusi komprehensif yang menangani berbagai masalah, bukan sekadar pendekatan keamanan. Setiap kekacauan di Lebanon akan berdampak langsung dan segera terhadap Suriah, dan potensi perluasan perang AS-Israel terhadap Iran di kawasan tersebut akan menyebabkan dampak regional yang parah, ia memperingatkan.
Sanksi, SDF, dan Orang Hilang
Di bidang domestik dan ekonomi, al-Sharaa berpendapat bahwa pencabutan sanksi ekonomi yang dikenakan pada Suriah oleh AS dan negara lain tidak akan efektif kecuali Suriah juga dihapus dari daftar negara sponsor terorisme. Menanggapi perjanjian internal dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF), aliansi kelompok bersenjata Kurdi dan Arab yang menguasai sebagian wilayah utara dan timur Suriah, presiden mengakui adanya keterlambatan dalam pelaksanaannya. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap sepenuhnya berkomitmen pada perjanjian tersebut dan terus bertaruh pada keberhasilannya.
Al-Sharaa juga mengumumkan bahwa otoritas Suriah telah membentuk komite khusus untuk menangani masalah orang hilang selama perang Suriah, antara 2011 dan 2024. PBB memperkirakan sekitar 100.000 orang hilang secara paksa selama perang, sementara Komisi Nasional Suriah untuk Orang Hilang meyakini sebanyak 300.000 warga Suriah mungkin hilang. Al-Sharaa mengatakan komite tersebut akan beroperasi sesuai standar internasional, bekerja sama erat dengan negara-negara yang memiliki keahlian khusus di bidang ini.
Artikel Terkait
Irak dan Suriah Sepakat Bangun Pipa Minyak Kirkuk-Baniyas, Bypass Selat Hormuz
Iran Serang Suriah, Garda Revolusi Klaim Hantam Pusat Komando AS
IRGC Serang Pangkalan Militer Al-Tanf di Suriah sebagai Balas Dendam
AS Hapus Suriah dari Daftar Negara Sponsor Terorisme, Pukulan Telak bagi Israel