Operasi Penangkapan Maduro Picu Perpecahan di Tubuh Partai Republik

Operasi penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh militer AS jelas bukan peristiwa biasa. Dunia internasional terbelalak. Tapi di dalam negeri Amerika sendiri, reaksinya justru beragam dan penuh kritik. Legalitas aksi ini dipertanyakan banyak politisi, bahkan dari kalangan yang biasanya mendukung Gedung Putih.

Perintah langsung dari Presiden Donald Trump itu memecah peta politik. Partai Demokrat tentu saja menyoroti dengan keras. Yang menarik, beberapa sekutu Trump dari Partai Republik justru ikut mengernyitkan dahi. Mereka heran, apa alasan sebenarnya menangkap seorang kepala negara di wilayah kedaulatannya sendiri?

Marjorie Taylor Greene, anggota DPR yang dikenal vokal dan baru-baru ini menuduh Trump "mengkhianati" gerakan MAGA, tak sungkan mempertanyakan narasi resmi.

"Lalu mengapa pemerintahan Trump belum mengambil tindakan terhadap kartel Meksiko?" tanyanya di platform X, seperti dilaporkan NBC, Minggu (4/1/2026).

Menurut Greene, ini bukan soal narkoba. Dia menuding ada motif lain: perubahan rezim untuk menguasai cadangan minyak Venezuela yang melimpah. Dia juga menyentuh kekesalan publik AS yang lelah dengan keterlibatan militer di luar negeri yang menghabiskan uang rakyat.

"Kekesalan rakyat Amerika terhadap agresi militer pemerintah kita sendiri yang tak berkesudahan dan dukungan terhadap perang asing dibenarkan karena kita dipaksa untuk membayarnya," kata Greene.

"Dan kedua partai, Republik dan Demokrat, selalu mendanai dan menjalankan mesin militer Washington. Inilah yang banyak orang di MAGA kira telah mereka akhiri dengan memberikan suara. Ternyata kita salah besar," lanjutnya.

Kemenangan yang Berisiko?