Operasi Penangkapan Maduro Picu Perpecahan di Tubuh Partai Republik

Operasi penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, oleh militer AS jelas bukan peristiwa biasa. Dunia internasional terbelalak. Tapi di dalam negeri Amerika sendiri, reaksinya justru beragam dan penuh kritik. Legalitas aksi ini dipertanyakan banyak politisi, bahkan dari kalangan yang biasanya mendukung Gedung Putih.

Perintah langsung dari Presiden Donald Trump itu memecah peta politik. Partai Demokrat tentu saja menyoroti dengan keras. Yang menarik, beberapa sekutu Trump dari Partai Republik justru ikut mengernyitkan dahi. Mereka heran, apa alasan sebenarnya menangkap seorang kepala negara di wilayah kedaulatannya sendiri?

Marjorie Taylor Greene, anggota DPR yang dikenal vokal dan baru-baru ini menuduh Trump "mengkhianati" gerakan MAGA, tak sungkan mempertanyakan narasi resmi.

"Lalu mengapa pemerintahan Trump belum mengambil tindakan terhadap kartel Meksiko?" tanyanya di platform X, seperti dilaporkan NBC, Minggu (4/1/2026).

Menurut Greene, ini bukan soal narkoba. Dia menuding ada motif lain: perubahan rezim untuk menguasai cadangan minyak Venezuela yang melimpah. Dia juga menyentuh kekesalan publik AS yang lelah dengan keterlibatan militer di luar negeri yang menghabiskan uang rakyat.

"Kekesalan rakyat Amerika terhadap agresi militer pemerintah kita sendiri yang tak berkesudahan dan dukungan terhadap perang asing dibenarkan karena kita dipaksa untuk membayarnya," kata Greene.

"Dan kedua partai, Republik dan Demokrat, selalu mendanai dan menjalankan mesin militer Washington. Inilah yang banyak orang di MAGA kira telah mereka akhiri dengan memberikan suara. Ternyata kita salah besar," lanjutnya.

Kemenangan yang Berisiko?

Di sisi lain, ada juga yang melihat sisi positif. Don Bacon, anggota DPR dari Nebraska yang dikenal moderat, menyebut penangkapan Maduro adalah kabar baik bagi rakyat Venezuela dan stabilitas kawasan. Tapi sebagai veteran militer, dia punya kekhawatiran mendalam.

"Kekhawatiran utama saya sekarang adalah Rusia akan menggunakan ini untuk membenarkan tindakan militer ilegal dan biadab mereka terhadap Ukraina, atau China untuk membenarkan invasi ke Taiwan," ujar Bacon.

Baginya, meski hukum ditegakkan tadi malam, tindakan AS bisa jadi bumerang. "Para diktator akan mencoba memanfaatkan ini untuk membenarkan tujuan egois mereka," tambahnya.

Kritik tajam lainnya datang dari Thomas Massie, anggota DPR dari Kentucky yang berpaham libertarian. Dia menyoroti inkonsistensi hukum dari operasi ini.

"Jika tindakan ini sesuai dengan konstitusi, Jaksa Agung tidak akan mencuit bahwa mereka telah menangkap Presiden sebuah negara berdaulat dan istrinya karena memiliki senjata api yang melanggar undang-undang senjata api AS tahun 1934," sindir Massie di X.

Suara kritis tak hanya dari Partai Republik. Senator Tim Kaine dari Partai Demokrat juga melontarkan kecaman. Dia mempertanyakan dasar hukum serangan itu dan menegaskan sudah waktunya Kongres mengambil kembali peran konstitusionalnya dalam urusan perang.

Kaine, yang duduk di komite penting Hubungan Luar Negeri dan Angkatan Bersenjata, mengungkapkan rencana aksi. Dia mengatakan Senat akan segera memilih resolusi bipartisan yang sebenarnya sudah disiapkan sebelum serangan untuk mencegah perang dengan Venezuela tanpa persetujuan Kongres yang jelas. Votingnya disebutkan akan digelar minggu depan.