Menlu RI: Pengiriman Pasukan Perdamaian TNI ke Gaza Dapat Restu Penuh Otoritas Palestina

MURIANETWORK.COM - Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan bahwa rencana pengiriman pasukan perdamaian TNI ke Jalur Gaza telah mendapat persetujuan penuh dari otoritas Palestina. Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan perwakilan Palestina dalam forum Board of Peace di Washington DC, Amerika Serikat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya internasional untuk menjaga gencatan senjata dan menciptakan stabilitas di wilayah konflik tersebut.

Restu Resmi dari Pihak Palestina

Dalam pertemuan yang berlangsung di Washington DC itu, hadir pula Ketua Komite Nasional Administrasi Gaza (NCAG), Ali Shaath, sebagai wakil resmi Palestina. Kehadiran pejabat tinggi Palestina ini bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal politik yang jelas mengenai dukungan terhadap rencana tersebut. Menurut penjelasan Menlu Sugiono, pihak Palestina tidak hanya mengetahui, tetapi juga telah memahami dan menyetujui mandat yang akan diemban oleh personel TNI di lapangan.

Sebagai Chairman NCAG, Ali Shaath menyoroti kondisi kemanusiaan yang mendesak. Ia menekankan bahwa kebutuhan paling utama warga Gaza saat ini adalah terciptanya lingkungan yang aman dan terbebas dari kekerasan.

Misi dan Penempatan Awal Pasukan

Misi utama keikutsertaan TNI dalam operasi perdamaian ini adalah untuk mempertahankan gencatan senjata yang telah dicapai. Tujuan jangka panjangnya adalah menciptakan kondisi yang stabil sehingga proses rekonstruksi dan pemulihan dapat berjalan. Sebagai titik awal, pasukan direncanakan akan ditempatkan di wilayah Rafah, yang terletak di Gaza Selatan.

Sugiono memberikan penjelasan lebih rinci mengenai tahapan operasi. "Rencana komprehensif ini kunci pertamanya adalah memastikan keberlangsungan gencatan senjata. Setelah suasana aman dan stabil tercipta, baru tahap-tahap berikutnya bisa dilakukan," jelasnya.

Koordinasi Teknis Menyusul

Meski lokasi penempatan sudah dipetakan, Menlu Sugiono menegaskan bahwa detail operasional di lapangan masih akan dibahas lebih lanjut. Aspek-aspek teknis, termasuk prosedur dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lokasi, akan ditetapkan melalui mekanisme yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Pendekatan yang hati-hati ini menunjukkan keseriusan dalam memastikan misi berjalan efektif dan sesuai dengan mandat yang telah disepakati.