Anies Baswedan, Gerakan Rakyat, dan Peluang Pilpres 2029

Oleh: Irfanenjo

Belakangan ini, Anies Baswedan makin kerap muncul di hadapan publik. Bukan cuma di forum diskusi atau seminar kebangsaan, tapi juga sampai ke pertemuan komunitas di berbagai daerah. Bahkan, baru-baru ini dia turun langsung jadi relawan bencana di Aceh.

Intensitasnya sulit disebut kebetulan. Rasanya, dia dengan sengaja menjaga visibilitas politiknya. Meski tak lagi punya jabatan formal, Anies sepertinya ogah benar-benar menghilang dari percakapan nasional.

Lalu, apa artinya semua ini? Cuma aktivitas intelektual belaka, ataukah ini bagian dari persiapan panjang menuju Pilpres 2029?

Spekulasi makin kuat ketika kita ingat soal presidential threshold 0 persen. Aturan baru ini membuka peluang lebih lebar. Figur populer seperti Anies tak lagi mutlak bergantung pada koalisi partai besar sejak awal. Dalam situasi seperti ini, menjaga eksistensi di mata publik jadi modal yang sangat berharga.

Di sisi lain, ada satu hal lain yang menarik perhatian: keterlibatannya dengan berbagai simpul gerakan rakyat. Ini memunculkan pertanyaan lain. Jangan-jangan, gerakan-gerakan itu disiapkan sebagai cikal bakal partai politik baru? Sejarah kita memang menunjukkan banyak partai lahir dari rahim gerakan.

Tapi sampai sekarang, Anies sendiri tak pernah terang-terangan mengumumkan niat membentuk partai. Seolah dia sengaja menjaga ambiguitas itu antara gerakan sosial murni dan langkah politik yang terinstitusionalisasi.

Mungkin penafsiran yang lebih masuk akal adalah ini: gerakan rakyat itu disiapkan sebagai cadangan strategis. Skenario utamanya tetap dapat tiket dari partai yang sudah ada. Kalau itu berjalan mulus, gerakan akan berfungsi sebagai mesin pendukung dan pemberi legitimasi moral.

Tapi jika skenario utama macet apalagi dengan aturan threshold nol persen gerakan tadi bisa dengan cepat dikonversi jadi fondasi kendaraan politik formal. Singkatnya, ini bukan jalur utama, melainkan pintu darurat yang disiapkan dari sekarang.

Namun begitu, tanda-tanda di lapangan justru menunjukkan Anies lebih condong ke jalur yang sudah mapan. PKS dan NasDem, misalnya, jadi opsi yang paling rasional. Mengandalkan partai yang sudah berdiri jauh lebih efisien. Membangun partai baru butuh logistik besar dan punya risiko elektoral yang tinggi, meski threshold-nya nol persen.

Keuntungan lain: kedua partai itu tak sedang berada di dalam kabinet. Posisi di luar pemerintahan memberi ruang untuk membangun narasi alternatif tanpa terbebani kompromi kebijakan. Terutama kedekatan Anies dengan Sohibul Iman dari PKS, itu membuka peluang nyata.

Secara ideologis maupun organisatoris, PKS bisa menjadi kendaraan politik utama Anies.

Jadi, politik Anies bergerak di tiga lapisan sekaligus. Pertama, citra publik yang terus dirawat. Kedua, gerakan rakyat sebagai cadangan. Ketiga, partai politik sebagai jalur utama. Threshold nol persen memang memperluas kemungkinan, tapi tak serta-merta menghapus kebutuhan akan kendaraan politik yang solid.

Anies tampaknya paham betul soal ini. Dia tak bertaruh pada satu skenario saja, tapi menyiapkan beberapa jalur sekaligus. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah peluang itu ada, melainkan apakah kehati-hatian strategis ini bisa benar-benar diubah jadi kemenangan nyata di 2029.

_________________

"@Irfanenjo: Direktur Relasi Publik Komunika, praktisi komunikasi dan analis politik. Aktif mendorong penguatan literasi politik warga dan partisipasi generasi muda dalam demokrasi.