Ketua Banggar DPR Kritik Rencana Impor 105.000 Mobil Niaga dari India

Rencana PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendatangkan 105.000 mobil niaga dari India benar-benar mengejutkan. Tiba-tiba saja. Padahal, kita punya program prioritas nasional yang justru ingin menguatkan ekonomi domestik. Menggunakan dana APBN untuk impor skala besar seperti ini, rasanya perlu dikoreksi ulang.

Presiden Prabowo punya visi jelas lewat program MBG dan KDPM. Tujuannya tak lain adalah membangkitkan perekonomian desa. Dengan permintaan pangan yang meningkat, desa-desa diharapkan bisa memenuhinya. Tugas Kementerian Pertanian di hulu adalah mendongkrak produktivitas. Logikanya sederhana: jika sirkulasi ekonomi desa bergerak, ketergantungan pada impor pangan akan berkurang.

Nah, arsitektur ekonomi semacam ini seharusnya dipahami oleh semua jajaran, termasuk di BUMN. Rencana Agrinas itu, jujur saja, seperti belum sepenuhnya menangkap cara berpikir atasan mereka.

Mari kita lihat datanya. Sejak 2011, pertumbuhan industri manufaktur kita selalu tertinggal di bawah PDB. Padahal, sektor inilah yang seharusnya jadi andalan untuk mengolah SDA dan menyerap tenaga kerja terdidik. Kenyataannya? Lebih dari satu juta sarjana menganggur. Miris.

Di sisi lain, BUMN mestinya ikut memikirkan persoalan ini. Bukannya membantu, rencana impor 105.000 unit mobil itu justru berpotensi merugikan perekonomian nasional. Hitungan Celios yang ramai diberitakan media menyebutkan kerugiannya bisa sangat besar.

Potensinya macam-macam: PDB tergerus hampir Rp 39,3 triliun, pendapatan masyarakat menyusut Rp 39 triliun, surplus industri otomotif terpangkas Rp 21,67 triliun. Belum lagi pendapatan tenaga kerja di seluruh rantai pasok yang bisa anjlok Rp 17,39 triliun, dan penerimaan pajak bersih yang tertekan ratusan miliar rupiah.

Yang jadi pertanyaan, apakah Agrinas sudah berkomunikasi dengan pabrikan dalam negeri, misalnya melalui Gaikindo? Jumlah 105.000 unit itu hampir setara dengan produksi mobil niaga sepanjang tahun 2025. Coba bayangkan jika pengadaan itu dilakukan di dalam negeri. Efeknya akan luar biasa: industri otomotif bangkit, lapangan kerja tercipta, dan efek berantai ekonomi lainnya akan terasa.

Namun begitu, rencana ini menggunakan uang APBN yang bersifat multiyears. Ruang fiskal kita terbatas. Setiap pembelian barang dan jasa dengan uang rakyat harus benar-benar dihitung manfaat ekonominya, bukan sekadar harga termurah.

Mungkin harga dari India lebih murah di awal. Tapi bagaimana dengan aftersales-nya? Ketersediaan suku cadang, atau jangkauan bengkel? Kalau semua faktor ini dimasukkan, bisa jadi biaya akhirnya malah lebih mahal. Efisiensi semu.

Pertimbangan strategisnya justru lebih penting: apakah program ini membangkitkan industri dalam negeri atau tidak? Setiap langkah harus punya dasar rujukan yang memperkuat rantai pasok lokal. Dengan memilih impor, Agrinas seperti memunggungi jalan itu. Padahal, produsen dalam negeri butuh permintaan besar agar bisa tumbuh ekspansif.

Saya sangat menyayangkan jika uang APBN dibelanjakan tanpa memberi nilai tambah bagi rakyat di dalam negeri. Langkah ini bukan cuma perlu dipikir ulang, tapi lebih baik dibatalkan saja.

Said Abdullah,
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI