Pigai Klaim Indonesia Alami Surplus Demokrasi di Era Prabowo

Di tengah berbagai spekulasi, Menteri HAM Natalius Pigai justru memberikan penilaian yang berbeda. Ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto sama sekali bukan sosok yang anti kritik. Malah, menurut pengamatannya, Prabowo justru membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, termasuk yang bersifat kritis terhadap pemerintahannya.

Pernyataan ini ia sampaikan usai bertemu di Kantor KemenHAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/1). Pigai mengutip langsung perkataan Presiden saat perayaan Natal.

“Pak Presiden tadi malam juga, waktu Hari Natal, kan dia bilang. Beliau sampaikan bahwa ya kritik boleh, boleh dong bebas kritik,”

ujar Pigai.

Ia lalu merujuk pada catatan satu tahun pertama kepemimpinan Prabowo. Menurutnya, dalam periode itu belum ada satu pun kebijakan atau keputusan yang secara sengaja membatasi kebebasan masyarakat untuk bersuara. “Kita negara demokrasi,” tegasnya, “dan sampai sekarang, selama satu tahun presiden kita dipimpin oleh Presiden Prabowo, tidak ada satu keputusan pun yang mengekang kebebasan.”

Pigai kemudian merinci, penegasannya itu bukan tanpa dasar. Ia menyebut dari level undang-undang hingga peraturan teknis di lapangan, tidak ada produk hukum baru yang membungkam kritik.

“Undang-undang kita tidak hasilkan, peraturan juga kita tidak hasilkan, peraturan pemerintah tidak hasilkan, peraturan menteri tidak hasilkan, peraturan dari kepolisian, aparat penegak hukum juga tidak hasilkan,”

tambahnya.

Dari situasi itulah, Pigai menarik sebuah kesimpulan yang cukup menarik. Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini justru mengalami apa yang ia sebut sebagai ‘surplus demokrasi’. “Artinya pemerintah dalam konteks sekarang ini adalah kita mengalami surplus demokrasi,” paparnya dengan nada meyakinkan, “surplus, bukan paceklik demokrasi. Indonesia mengalami surplus demokrasi.”

Semangat menjaga ruang kritik ini, lanjut Pigai, menjadi roh utama yang diusung Kementerian HAM. Spirit ini pula yang mendasari langkah Indonesia untuk maju sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB. “Hal itulah yang sebenarnya… menjadi spirit dan semangat untuk kita melakukan perbaikan peradaban internal,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa komitmen ini harus jadi tanggung jawab bersama. “Setiap individu harus melakukan perubahan, transformasi supaya menghormati HAM dan demokrasi,” imbuh Pigai.

Lebih jauh lagi, Menteri HAM ini bahkan menyebut posisi Indonesia di peta global. Ia mengklaim negeri ini sudah berada di peringkat teratas dalam hal menjaga demokrasi. Tentu, prestasi itu harus dirawat dengan terus menjamin kebebasan menyampaikan pikiran dan perasaan.

“Kita memang di tingkat dunia kita sudah nomor satu ini. Sehingga di dalam negeri kita harus lakukan perbaikan-perbaikan,”

ucapnya.

Baginya, media punya peran sentral dalam ekosistem demokrasi yang sehat ini. “Tentu dengan menjaga kedikdayaan demokrasi, menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan tetap terjaga tanpa ada pembatasan. Dan itu media tetap menjadi jendela bagi bangsa,” tandas Pigai menutup pembicaraan.