Dari situasi itulah, Pigai menarik sebuah kesimpulan yang cukup menarik. Menurutnya, kondisi Indonesia saat ini justru mengalami apa yang ia sebut sebagai ‘surplus demokrasi’. “Artinya pemerintah dalam konteks sekarang ini adalah kita mengalami surplus demokrasi,” paparnya dengan nada meyakinkan, “surplus, bukan paceklik demokrasi. Indonesia mengalami surplus demokrasi.”
Semangat menjaga ruang kritik ini, lanjut Pigai, menjadi roh utama yang diusung Kementerian HAM. Spirit ini pula yang mendasari langkah Indonesia untuk maju sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB. “Hal itulah yang sebenarnya… menjadi spirit dan semangat untuk kita melakukan perbaikan peradaban internal,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa komitmen ini harus jadi tanggung jawab bersama. “Setiap individu harus melakukan perubahan, transformasi supaya menghormati HAM dan demokrasi,” imbuh Pigai.
Lebih jauh lagi, Menteri HAM ini bahkan menyebut posisi Indonesia di peta global. Ia mengklaim negeri ini sudah berada di peringkat teratas dalam hal menjaga demokrasi. Tentu, prestasi itu harus dirawat dengan terus menjamin kebebasan menyampaikan pikiran dan perasaan.
ucapnya.
Baginya, media punya peran sentral dalam ekosistem demokrasi yang sehat ini. “Tentu dengan menjaga kedikdayaan demokrasi, menyampaikan pendapat, pikiran dan perasaan tetap terjaga tanpa ada pembatasan. Dan itu media tetap menjadi jendela bagi bangsa,” tandas Pigai menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Depok Bergerak: Pelebaran Jalan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Atasi Macet Kronis Sawangan
Otak Tambang Ilegal di Tahura Bukit Soeharto Segera Hadapi Sidang
Tenda Pengungsian di Gaza Diserang Drone, Lima Anak di Antaranya Tewas
Mabuk dan Tuduhan Uang Patungan, Seorang Pria Tewas Dianiaya Teman Minumnya di Rappocini