Pernyataannya ini seperti menanggapi sindiran yang muncul dalam rapat. Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Rahmat Saleh, sempat menyebut contoh di Filipina. Di sana, dua menteri memilih mundur karena merasa gagal menangani banjir.
Menurut Rahmat, langkah seperti itu adalah wujud keberanian moral dan tanggung jawab etis seorang pejabat publik.
Rapat kerja itu sendiri berlangsung cukup dinamis. Sejumlah anggota dewan mendesak kejelasan strategi jangka panjang. Mereka meminta penguatan tata kelola hutan dan pengendalian alih fungsi lahan yang lebih ketat. Tak hanya itu, DPR juga mendorong kementerian untuk lebih proaktif memetakan titik rawan bencana dan mempererat koordinasi dengan pemda.
Di balik segala tekanan, Raja Juli berulang kali menyebut bahwa kementeriannya sedang bergerak. Memperkuat sistem peringatan dini, merestorasi kawasan hulu, dan memperluas program rehabilitasi lahan. Evaluasi internal terus dilakukan, sambil menunggu arahan lebih lanjut dari Istana mengenai langkah strategis ke depan.
Jadi, untuk saat ini, dia tetap bertahan. Siap dievaluasi, tapi juga sambil terus bekerja.
Artikel Terkait
Latihan Maritim Bakamla RI dan India: Solidaritas di Atas Ombak Laut Jawa
Tanggung Jawab atau Kursi? Pilihan Berat Pejabat di Tengah Duka Sumatra
Tragis di Jalan Serang-Cilegon, Pemuda 19 Tahun Tewas Tertabrak Truk
PMI Kirim Bantuan Darurat ke Aceh dan Sumatera yang Terdampak Banjir