Suasana di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Kamis lalu, mendadak berubah tegang. Titiek Soeharto, sang ketua, tak bisa menahan amarahnya. Pemicunya sederhana: sebuah video yang beredar. Di sana, terlihat truk-truk bermuatan kayu gelondongan raksasa melintas bebas. Yang membuatnya geram, itu terjadi cuma selang dua hari setelah banjir besar melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Bagi Titiek, itu bukan sekadar pelanggaran. Itu penghinaan. "Itu namanya ngece... mengejek!" ujarnya, suaranya meninggi. "Baru kita kena bencana, mereka lewat begitu saja di depan muka kita. Itu menghina rakyat Indonesia."
Rapat kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Raja Juli Antoni, pun berubah menjadi ruang pengadilan kecil. Titiek menyoroti kayu-kayu berdiameter hingga 1,5 meter itu. "Pohon sebesar itu butuh ratusan tahun tumbuh," katanya, suara terdengar sedih. "Apa salah pohon itu? Dia memberi begitu banyak kebaikan. Mencegah erosi, menyaring udara. Kok dipotong begitu saja?"
Kemarahannya beralasan. Setelah banjir surut, banyak batang pohon besar memenuhi sungai dan pantai. Jelas sekali itu berkaitan dengan pembukaan lahan yang, menurutnya, belum dikontrol dengan ketat. "Pembukaan lahan baru harus diperketat lagi syarat-syaratnya. Jangan dibiarkan begitu saja. Sudah cukup," tegasnya. Pesannya jelas: moratorium sementara tak cukup. Ia minta penghentian total penebangan pohon besar.
"Kami tidak mau hanya moratorium. Hentikan! Enggak usah ada lagi pohon besar yang dipotong-potong."
Pernyataan kerasnya disambut tepuk tangan sejumlah anggota dewan yang hadir. Di akhir semprotan, Titiek menyatakan dukungannya untuk penegakan hukum tanpa pandang bulu. "Bapak sebagai pembantu presiden. Tegakkan hukum setegak-tegaknya. Siapa pun itu, kalau merusak hutan kita, tindak saja. Bapak enggak usah takut, kami di belakang Bapak," serunya kepada Menhut.
Di sisi lain, Menteri Raja Juli Antoni tak tinggal diam. Menanggapi kemarahan Titiek, ia menyebut pemerintah sudah bergerak cepat. Investigasi atas asal-usul kayu yang terbawa banjir telah dimulai. Bahkan, sejak Juni lalu, tindakan hukum sudah dilakukan di beberapa titik rawan seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
"Di Tapanuli Selatan, contohnya, kami temukan truk membawa kayu tanpa dokumen sah," jelas Raja Juli.
Ia berjanji akan menindak tegas jika investigasi menemukan unsur pidana. Lebih dari itu, ia mengakui bencana ini adalah alarm keras. Sebuah peringatan untuk mengevaluasi tata kelola hutan secara menyeluruh. "Ini melecut saya dan jajaran di Kemenhut untuk refleksi dan evaluasi forest governance," ucapnya.
"Kejadian ini melecut kami untuk memperbaiki secara menyeluruh. Tapi jika ditemukan pelanggaran, hukum harus ditegakkan."
Raja Juli juga menegaskan satu hal penting: tragedi di Sumatra bukan semata musibah alam. Ada campur tangan manusia di sana. Deforestasi dan pelanggaran aturan turut memperparah keadaan. Ia pun meminta semua pihak, termasuk DPR dan masyarakat, untuk melihat masalah ini secara jernih, bukan sekadar menyalahkan cuaca ekstrem.
Rapat pun berlanjut dengan nada yang masih serius. Namun satu hal yang jelas: kemarahan seorang Titiek Soeharto telah membuka ruang diskusi yang lebih keras dan blak-blakan soal nasib hutan Indonesia. Sekarang, tinggal menunggu tindak lanjutnya.
Artikel Terkait
Dudung Abdurachman Dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Siap Buka Kanal Aduan 24 Jam dan Pangkas Birokrasi
Polisi Kerahkan 1.200 Personel Amankan Peringatan May Day di Makassar
Mahfud MD: Kritik Inflasi Pengamat Tak Tepat, Justru Inflasi Pejabat yang Perlu Dibahas
BMKG: Hujan Ringan hingga Sedang Guyur Makassar Sepanjang Hari, Warga Diimbau Waspada