“Kita sekarang mengintegrasikan secara "full" perizinan dari 28 kementerian,” tuturnya.
“Makanya kalau kemarin-kemarin sistem terasa lambat. Begitu integrasi ini berjalan baik, kredibilitas dan kepastian perizinan pasti jauh lebih meningkat.”
Di sisi lain, fokus juga semakin mengerucut pada proyek hilirisasi. Tahun lalu, kontribusi sektor ini mencapai Rp 584,13 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total realisasi. Memang, sebagian besar masih didominasi sektor mineral. Tapi ada angin segar.
Rosan melihat geliat investasi hilirisasi di sektor non-mineral mulai menunjukkan hasil. Perkebunan dan kehutanan menyumbang sekitar Rp 144,5 triliun, disusul migas Rp 60 triliun, serta perikanan dan kelautan Rp 6,4 triliun.
Menurutnya, justru proyek di sektor non-mineral ini punya dampak sosial yang lebih langsung: menyerap lebih banyak tenaga kerja. Dia memberi contoh konkret proyek hilirisasi kelapa.
“Investasinya dibanding mineral memang jauh lebih kecil, hanya sekitar USD 100 juta,” ungkap Rosan.
“Tapi dampaknya besar. Penyerapan tenaga kerjanya bisa mencapai 10 ribu orang. Proyeknya sudah mulai konstruksi dan ditargetkan selesai akhir 2026.”
Jadi, strateginya jelas: perbaiki ekosistem perizinan, lalu pacu investasi terutama di hilirisasi yang padat karya. Semua demi satu tujuan: mendorong ekonomi Indonesia berlari lebih kencang tahun depan.
Artikel Terkait
Palantir Pacu Nasdaq, Emas Melonjak 6% di Tengah Gejolak Pasar
Mendag Tegaskan Tak Ada Moratorium, Ekspor Kelapa Tetap Jalan
Wacana Gentengisasi Prabowo Hangatkan Harapan di Jatiwangi
Hexindo Raup Rp 6,71 Triliun, Tapi Laba Justru Tergerus