Masalah sampah yang menumpuk di Bali kembali jadi sorotan. Kali ini, Presiden Prabowo Subianto sendiri yang menyoroti dampaknya terhadap pariwisata. Menanggapi hal itu, pemerintah pun bergerak.
Wakil Menteri Pariwisata, Ni Luh Enik Ermawati, mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Pemprov Bali telah dilakukan. Langkah konkretnya? Membentuk Satgas Sampah Pantai. Menurut rencana, satgas khusus ini akan ditempatkan di Pantai Kuta.
“Pemerintah Provinsi Bali akan segera membentuk Satgas Sampah Pantai yang secara khusus ditempatkan di kawasan Pantai Kuta,” jelas Ni Luh, Selasa (3/2/2026).
“Satgas ini akan bertugas melakukan respons cepat saat terjadi kiriman sampah dari laut,” tambahnya.
Namun begitu, upaya tak cuma berhenti di situ. Kemenpar bersama berbagai pihak sebenarnya sudah menjalankan sejumlah program. Salah satu yang digaungkan adalah Gerakan Wisata Bersih atau GWB.
Ni Luh menuturkan, program ini lahir pada 2025 lalu atas arahan Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana. Bali menjadi salah satu lokasi prioritasnya.
“Untuk itu pada tahun 2025 yang lalu, Kemenpar sesuai dengan arahan dari Menteri Pariwisata Ibu Widiyanti Putri Wardhana dibuatlah program Gerakan Wisata Bersih (GWB) yang mana salah satu lokasi dari program ini adalah Bali,” ujarnya.
Inti dari GWB sederhana: membangun kesadaran kolektif. Pemerintah, masyarakat lokal, hingga para wisatawan diajak untuk lebih peka terhadap persoalan sampah. Dari gerakan ini, bahkan lahir sebuah aturan baru.
“Program GWB yang sudah dilaksanakan di beberapa destinasi di Bali melibatkan semua stakeholder dan berkolaborasi dengan komunitas sampah seperti Sungai Watch,” papar Ni Luh.
Ia melanjutkan, “dan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah Plastik Di Destinasi Wisata Bahari.”
Jadi, upayanya berlapis. Dari satgas untuk tindakan darurat di pantai, hingga aturan dan gerakan yang menyentuh akar persoalan. Tantangannya memang besar, tapi langkah-langkah itu setidaknya sudah mulai dijalankan.
Artikel Terkait
Menu Makan Bergizi Gratis di Pekalongan Ditemukan Mengandung Belatung, Dapur Umum Dievaluasi
Presiden Prabowo Dalami Penyebab Capital Outflow, Pemerintah Perkuat Sinergi BI dan Kemenkeu
Waketum PSI Ronald Sinaga Dipukul Saat Dampingi Mediasi Gaji Karyawan di Menteng
Polda Riau Ungkap 1.066 Kasus Narkoba dalam Empat Bulan, Sita 213,5 Kg Barang Bukti