Megawati: Kekuasaan Bukan untuk Mendominasi, Tapi Merawat

Di Abu Dhabi, tepatnya di Museum Nasional Zayed, forum Human Fraternity Majlis menyaksikan pesan kuat dari Megawati Soekarnoputri. Presiden kelima RI itu berbicara tentang esensi kepemimpinan perempuan di hadapan audiens internasional, Selasa lalu. Baginya, kekuasaan punya karakter yang khas bila dipegang oleh seorang perempuan.

“Sebagai seorang perempuan, saya membawa keyakinan bahwa kepemimpinan bukan tentang dominasi, melainkan tentang upaya merangkul dan merawat, serta bukan menindas,” tegas Megawati.

Ia menekankan, kekuasaan harus dijalankan dengan naluri pelindung. Bukan untuk menguasai, tapi untuk merangkul semua lapisan masyarakat.

Narasi itu bukan sekadar teori. Megawati lalu membawa ingatan kita ke masa-masa sulit Indonesia di awal 2000-an. Saat itu, ia memimpin di tengah transisi demokrasi yang masih rapuh. Ujiannya nyata: konflik horizontal di Poso dan Ambon berkecamuk, mengoyak tenun persatuan nasional. Situasinya genting.

Namun begitu, pilihannya tak biasa. Alih-alih mengerahkan pendekatan militeristik yang represif, ia justru mengedepankan semangat kekeluargaan. Negara, dalam pandangannya, harus hadir sebagai penjamin rekonsiliasi.

“Dalam situasi waktu itu, sebagai kepala negara saya membawa negara hadir bukan sebagai kekuatan represif, melainkan sebagai penjamin rekonsiliasi dengan semangat kekeluargaan,” ungkapnya.

Hasilnya? Lewat dialog dan musyawarah tanpa henti, pemerintahannya bersama Gus Dur berhasil meredakan pertumpahan darah. Kepercayaan antar kelompok yang bertikai pelan-pulan dibangun kembali. Itu kerja nyata.

Sebagai Ketua Umum PDIP, Megawati punya pandangan mendalam tentang kepemimpinan sejati. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu mendengar denyut nadi kehidupan rakyatnya. Kewenangan formal saja tak cukup harus dibarengi empati sosial dan kesadaran akan sejarah.

Di sisi lain, dunia saat ini terlihat semakin terfragmentasi oleh kepentingan-kepentingan sempit. Menghadapi itu, Megawati meyakini masa depan kepemimpinan global harus berpijak pada persaudaraan kemanusiaan. Sebuah nilai yang melampaui batas agama, etnis, maupun generasi.

“Tugas pemimpin adalah membangun kepercayaan dengan menempatkan keadilan sosial dan nilai kemanusiaan sebagai fondasi kebijakan,” pungkasnya menutup penyampaiannya.

Pesan itu menggema di ruang forum, meninggalkan renungan tentang bentuk kekuasaan yang lebih manusiawi dan merawat.