Bencana 2026: Alarm Terakhir untuk Pendidikan Ekologi

Awal tahun 2026 ini, alam sepertinya sedang berteriak. Banjir bandang melanda Aceh dan Sumatera. Longsor menghantam Cisarua. Sementara itu, Bekasi dan Jakarta kembali terendam. Semua ini rasanya sudah jauh melampaui sekadar "takdir".

Ini adalah bukti nyata dari sebuah kegagalan sistemik. Ambisi ekonomi kita, sayangnya, tak pernah benar-benar berdamai dengan daya dukung alam. Di tengah situasi seperti ini, kita butuh perubahan arah kebijakan yang serius. Bukan cuma aturan baru atau proteksi ketat, tapi yang lebih mendasar: pendidikan. Hanya pendidikan yang bisa jadi jembatan untuk menyatukan dua dunia yang kerap bertolak belakang itu.

Paradoks Pertumbuhan: Ketika Kemajuan Justru Melukai

Sudah puluhan tahun, mantra pertumbuhan PDB menjadi penggerak utama kebijakan ekonomi, tak terkecuali di Indonesia. Tapi, apa arti angka-angka itu sebenarnya?

Joseph Stiglitz, ekonom peraih Nobel, sudah sering mengingatkan. Menurutnya, PDB itu ukuran yang cacat. "Sebuah negara bisa tampak tumbuh pesat dengan menebang seluruh hutannya, tetapi itu bukan kemajuan, itu adalah likuidasi aset," begitu katanya suatu kali.

Peringatannya jelas. Pola kebijakan kita sering bersifat parasit. Devisa mengalir dari ekspor komoditas ekstraktif, tapi triliunan rupiah dari APBN harus dikeluarkan lagi untuk menanggulangi bencana yang ditimbulkan oleh eksploitasi itu sendiri. Sebuah lingkaran yang melelahkan.

Keseimbangan yang Terlupakan: Pandangan dari Kacamata Ilahiah

Sebenarnya, peringatan soal kerusakan lingkungan ini sudah sangat tua. Dalam Al-Quran, Surah Ar-Rum ayat 41, misalnya, disebutkan secara gamblang.

Ayat itu bukan cuma peringatan teologis. Itu adalah analisis sosiologis-ekologis yang tajam. Kerusakan atau fasad yang terjadi adalah umpan balik langsung dari tindakan manusia.

Dalam ekologi Islam, manusia punya peran sebagai Khalifah fil Ardh, pemimpin di bumi. Tugasnya menjaga, bukan mengeksploitasi habis-habisan. Bencana hari ini, pada dasarnya, adalah bentuk pengingkaran terhadap Al-Mizan, keseimbangan yang telah Tuhan tetapkan.

Ketika kebijakan ekonomi melampaui Qadar atau daya dukung alam, ya, 'timbangan' itu pasti miring. Dan kita semua yang merasakan jatuhnya.

Lantas, Di Mana Peran Pendidikan?

Mengapa begitu sulit menyatukan ekonomi dan ekologi? Jawabannya, mungkin, terletak pada jurang dalam sistem pendidikan kita.

Selama ini, ilmu ekonomi diajarkan terpisah dari ilmu alam. Mahasiswa ekonomi fokus pada memaksimalkan laba, sementara mahasiswa kehutanan diajari menjaga pohon. Mereka jarang sekali duduk dalam satu ruang diskusi yang sama.

David Orr, pakar pendidikan ekologi, punya pandangan menarik. Ia bilang krisis lingkungan sejatinya adalah krisis pikiran.

"Pendidikan yang tidak mengarah pada pemahaman tentang cara kerja bumi adalah pendidikan yang berbahaya," tegas Orr.

Nah, pendidikan harus jadi jembatan. Caranya? Melalui tiga pilar. Pertama, Eco-literacy: setiap orang paham bahwa keputusan ekonomi punya dampak biologis. Kedua, Etika Bisnis Hijau: beralih dari mindset profit semata ke triple bottom line (People, Planet, Profit). Ketiga, Inovasi Teknologi: menciptakan tenaga kerja yang mahir mengelola ekonomi sirkular, di mana limbah bukan sampah, melainkan bahan baku baru.

Mimpi tentang Ekonomi yang Berputar

Model ekonomi linear "ambil-buat-buang" sudah jelas usang. Banyak pakar, seperti dari Ellen MacArthur Foundation, mendorong transisi ke ekonomi sirkular. Di Indonesia, transisi ini butuh keberanian politik.

Kebijakan harus memberi insentif bagi perusahaan yang beroperasi dengan limbah minimal. Di sisi lain, kebijakan ekologi tak boleh cuma melarang. Ia harus memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk hidup sejahtera dari alam yang mereka jaga inilah inti ekonomi regeneratif.

Belajar dari Bencana

Lihatlah peta bencana belakangan ini. Daerah dengan deforestasi tinggi hampir selalu jadi yang paling rentan banjir dan longsor. Ini bukan kebetulan. Ini data empiris yang harusnya mempertemukan Kementerian Keuangan dan Kementerian Lingkungan Hidup di meja yang sama.

Pendidikan di wilayah rawan bencana juga perlu diubah. Bukan cuma soal cara menyelamatkan diri saat air bah datang, tapi juga pemahaman mengapa banjir itu bisa terjadi. Bagaimana partisipasi warga menjaga daerah aliran sungai justru bisa menyelamatkan ekonomi mereka sendiri.

Jawa Barat dan Upaya Menemukan Kembali Keseimbangan

Di tingkat daerah, Jawa Barat menunjukkan betapa gentingnya masalah ini. Dengan tutupan hutan yang tersisa sekitar 20 persen, langkah radikal diambil. Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, memberlakukan moratorium penebangan pohon di kawasan berisiko tinggi.

Tapi KDM sadar, kebijakan fisik tak akan cukup tanpa revolusi kesadaran. Di sinilah program Panca Waluya hadir sebagai instrumen pendidikan karakter. Ia bukan sekadar kurikulum, tapi upaya mengembalikan jati diri manusia yang sadar lingkungan.

Melalui nilai Waluya Jasmani dan Rohani, siswa diajari bahwa kesehatan mereka fisik dan mental bergantung pada kesehatan alam. Menanamkan rasa hormat pada tanah dan air sejak dini adalah kunci. Kebijakan ekologi harus berakar kuat di kesadaran masyarakat.

Keselarasan ini diperkuat dengan kebijakan tata ruang yang kaku, tak bisa ditawar untuk investasi semata. Penutupan tambang bermasalah dan pembatasan bangunan di area resapan air adalah langkah nyata untuk menyeimbangkan kembali alam yang sudah oleng.

Bencana yang datang silih berganti adalah pesan keras: "bisnis seperti biasa" sudah tamat. Kita tak bisa terus membangun pencakar langit di atas tanah yang amblas.

Pada akhirnya, ekonomi adalah anak dari ekologi. Jika sang ibu alam sakit, anak itu tak akan pernah tumbuh sehat. Pendidikan adalah kesempatan terakhir kita untuk memperbaiki pola pikir generasi mendatang, agar mereka tak mengulangi kesalahan yang sama.

Sudah waktunya berhenti bertaruh dengan masa depan. Mari berinvestasi pada keberlanjutan. Sebab, satu hal yang pasti: tidak ada pertumbuhan ekonomi di planet yang mati.