Pertemuan itu berlangsung hampir empat jam, di Kertanegara, Jumat malam lalu. Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang dikenal vokal, akhirnya membongkar isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Intinya? Sebuah agenda besar yang menurutnya mendesak: merebut kembali kedaulatan negara dari cengkeraman oligarki.
Hal ini dia sampaikan dengan terbuka di kanal YouTube "Pejuang", Minggu siang, di hadapan sejumlah orang. Said Didu mengaku datang bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa sebuah mandat moral. Mandat untuk membentuk gerakan di luar struktur pemerintahan, yang punya satu tujuan tunggal: mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.
"Saya melaporkan langsung bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat," ujarnya.
Lalu dia menambahkan, "Dan saya kaget, Presiden langsung menyatakan bahwa keresahan itu juga dirasakan di dalam."
Menurut penuturannya, Prabowo paham betul kondisi Indonesia yang carut-marut. Kedaulatan di bidang politik, ekonomi, hukum, sampai sumber daya alam, semuanya dianggap sudah dicaplok oleh segelintir elite. Nah, di sinilah gerakan yang digagas Said Didu punya posisi jelas. Mereka bukan pendukung kekuasaan buta. Bukan.
"Kami bukan ternak siapa pun. Kami adalah ternak kedaulatan," tegasnya tanpa tedeng aling-aling. "Siapa pun yang merampas kedaulatan, akan kami hadapi."
Lalu siapa yang dimaksud? Said Didu menyebut mereka sebagai "pedagang kedaulatan". Menurutnya, pasar utamanya ada di partai politik dan gedung DPR. Disusul kelompok-kelompok tertentu yang dia sebut Parcok dan Parjo.
"Gedung DPR itu bukan lagi rumah rakyat. Itu mall pedagang kedaulatan," sindirnya pedas. "Dagangannya satu: kedaulatan bangsa."
Polanya, katanya, sudah runut dan sistemik. Mulai dari membujuk wakil rakyat untuk membuat aturan yang menguntungkan, mengail konsesi lahan dan tambang, menguasai perbankan, sampai bermain di pasar modal. Hasilnya? Kekayaan nasional hanya berputar di sekitar 60-an oligark. Sementara itu, kemiskinan rakyat malah meroket.
"Sepuluh orang terkaya, kekayaannya naik tiga kali lipat, tapi kemiskinan juga naik tiga kali lipat. Ini perampokan," katanya dengan nada tinggi.
Namun begitu, Said Didu berulang kali menegaskan sikapnya terhadap pemerintahan. Dia menyatakan bukanlah oposisi untuk program utama Prabowo. Justru dukungan penuh dia berikan untuk agenda pemberantasan korupsi, pembersihan penegak hukum, dan tentu saja, pengembalian kedaulatan nasional.
"Kami tidak oposisi terhadap Presiden," jelasnya. "Oposisi kami adalah terhadap orang-orang di sekitar beliau yang menghalangi agenda pengembalian kedaulatan."
Dia bahkan menyebut, baru kali ini dalam sejarah Indonesia ada pemimpin yang berani menyentuh kepentingan oligarki secara terbuka. Tapi, itulah yang justru bakal membuat perlawanan terhadap Prabowo menjadi sangat besar. Terutama dari kalangan DPR dan elite politik yang kepentingannya terusik.
Gerakan yang dia gagas ini nantinya akan independen. Tidak berbasis partai, organisasi, atau identitas kelompok tertentu. Fokusnya cuma satu: membela rakyat kecil yang kedaulatannya terus dirampas korban penggusuran, perampasan lahan, dan ketidakadilan hukum.
"Target kita jelas: oligarki. Dengan agenda ini, yang pertama tersentuh pasti geng SOP, Solo Oligarki Parcok. Itu tidak terelakkan," ucap Said Didu.
Di akhir pernyataannya, dia mengajak semua elemen rakyat untuk bersatu. Merebut kembali apa yang seharusnya menjadi hak bangsa, yang menurutnya sudah terlalu lama diperjualbelikan di pasar gelap kekuasaan.
"Kita juga enggak mau dibawah pemerintah. Enggak mau. Ya, dia jalan dengan agendanya, kita jalan dengan agenda kita," pungkas Said Didu, menutup pembicaraan.
Artikel Terkait
Anggota DPR Desak Percepat Regulasi PPPK untuk 630 Ribu Guru Madrasah
Koordinator KKN UGM 1985 Klaim Tak Kenal Joko Widodo
Rocky Gerung Soroti Rp17 Triliun untuk Dewan Perdamaian Trump: Harga Sebuah Buku dan Nyawa Anak di NTT
Himpunan Mahasiswa Al Washliyah Desak Prabowo Tindak Tegas Erick Thohir