Said Didu Bongkar Pembicaraan Empat Jam dengan Prabowo: Kami Bukan Ternak Siapa-siapa

Pertemuan itu berlangsung hampir empat jam, di Kertanegara, Jumat malam lalu. Muhammad Said Didu, mantan Sekretaris Kementerian BUMN yang dikenal vokal, akhirnya membongkar isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo Subianto. Intinya? Sebuah agenda besar yang menurutnya mendesak: merebut kembali kedaulatan negara dari cengkeraman oligarki.

Hal ini dia sampaikan dengan terbuka di kanal YouTube "Pejuang", Minggu siang, di hadapan sejumlah orang. Said Didu mengaku datang bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa sebuah mandat moral. Mandat untuk membentuk gerakan di luar struktur pemerintahan, yang punya satu tujuan tunggal: mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat.

"Saya melaporkan langsung bahwa kami di luar akan menghimpun diri dalam gerakan merebut kembali kedaulatan rakyat," ujarnya.

Lalu dia menambahkan, "Dan saya kaget, Presiden langsung menyatakan bahwa keresahan itu juga dirasakan di dalam."

Menurut penuturannya, Prabowo paham betul kondisi Indonesia yang carut-marut. Kedaulatan di bidang politik, ekonomi, hukum, sampai sumber daya alam, semuanya dianggap sudah dicaplok oleh segelintir elite. Nah, di sinilah gerakan yang digagas Said Didu punya posisi jelas. Mereka bukan pendukung kekuasaan buta. Bukan.

"Kami bukan ternak siapa pun. Kami adalah ternak kedaulatan," tegasnya tanpa tedeng aling-aling. "Siapa pun yang merampas kedaulatan, akan kami hadapi."

Lalu siapa yang dimaksud? Said Didu menyebut mereka sebagai "pedagang kedaulatan". Menurutnya, pasar utamanya ada di partai politik dan gedung DPR. Disusul kelompok-kelompok tertentu yang dia sebut Parcok dan Parjo.

"Gedung DPR itu bukan lagi rumah rakyat. Itu mall pedagang kedaulatan," sindirnya pedas. "Dagangannya satu: kedaulatan bangsa."

Polanya, katanya, sudah runut dan sistemik. Mulai dari membujuk wakil rakyat untuk membuat aturan yang menguntungkan, mengail konsesi lahan dan tambang, menguasai perbankan, sampai bermain di pasar modal. Hasilnya? Kekayaan nasional hanya berputar di sekitar 60-an oligark. Sementara itu, kemiskinan rakyat malah meroket.