MenPAN-RB Serukan Solidaritas ASN untuk Korban Bencana, Aturan Kehadiran Dikurangi

- Minggu, 30 November 2025 | 21:15 WIB
MenPAN-RB Serukan Solidaritas ASN untuk Korban Bencana, Aturan Kehadiran Dikurangi
Imbauan MenPAN-RB untuk ASN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, punya pesan khusus buat seluruh Aparatur Sipil Negara. Di tengah musibah banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumut, Sumbar, dan daerah lain, dia mengajak semua ASN untuk menunjukkan solidaritas.

Intinya, dia minta bantuan. Bantuan yang ikhlas dan sukarela.

"Kami mengimbau dan mengajak seluruh ASN di mana pun bertugas untuk memberikan bantuan secara ikhlas dan sukarela kepada saudara-saudara kita yang tengah dilanda musibah. Hal tersebut menjadi bentuk solidaritas dan kepedulian antar sesama untuk setidaknya meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak bencana,"

Begitu penegasan Rini dalam keterangan tertulisnya, Minggu (30/11/2025). Dia tak cuma berhenti di imbauan. Para pimpinan instansi, baik pusat maupun daerah, juga diminta untuk turun tangan. Mereka harus mendorong, memfasilitasi, bahkan mengoordinasikan bantuan yang terkumpul di instansinya masing-masing. Tujuannya jelas: agar bantuan itu sampai dengan cepat, tepat sasaran, dan nggak berantakan.

Nah, bagi ASN yang kebetulan tinggal atau bertugas di wilayah bencana, ada kelonggaran khusus. Soal kehadiran dan penilaian kinerja, aturannya bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Keselamatan pegawai harus jadi prioritas utama. Pimpinan diminta segera mendata ASN yang kena dampak dan menyiapkan skema kerja yang lebih fleksibel.

Di sisi lain, Rini juga mendorong ASN dari daerah sekitar atau dari kementerian/lembaga terkait untuk siap dimobilisasi. Mereka diharapkan bisa membantu proses penanganan darurat dan pemulihan, tentu saja dengan koordinasi yang baik dari pemerintah daerah dan BNPB.

"Kita perlu gotong royong, dan aparatur di daerah sekitar dan K/L terkait dapat membantu memperkuat kapasitas daerah terdampak,"

jelasnya lagi.

Layanan publik juga jadi perhatian serius. Unit-unit pelayanan di daerah, terutama yang rawan bencana, harus segera menyiapkan SOP darurat. Rencana kesinambungan layanan atau "continuity plan" harus diaktifkan. Masyarakat yang butuh layanan dasar nggak boleh sampai terlantar.

Begitu kondisi mulai membaik, ada perlakuan khusus yang akan diberlakukan. Misalnya, kemudahan untuk mengganti dokumen kependudukan yang hilang atau rusak. Atau layanan prioritas bagi warga yang butuh akses kesehatan, logistik, dan bantuan sosial lainnya.

Satu hal yang ditegaskan Rini: soal informasi. ASN diimbau untuk cermat dan bertanggung jawab. Pastikan informasi yang disebar akurat, jangan sampai malah bikin resah. Hindari menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya.

Di akhir pernyataannya, Rini menyampaikan apresiasi yang mendalam.

"Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ASN, tenaga kesehatan, petugas layanan publik, BPBD, dan seluruh aparatur daerah yang saat ini telah dan terus bekerja siang maupun malam di lapangan. Mereka adalah garda depan yang memastikan masyarakat tetap mendapatkan layanan dan pertolongan. Kami berpesan untuk tetap berhati-hati dan bekerja dengan hati,"

tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga sudah menegaskan komitmen pemerintah. Negara akan hadir sepenuhnya. Seluruh elemen pemerintah bergerak untuk menyelamatkan nyawa dan mempercepat pemulihan di daerah-daerah yang terdampak bencana.

Editor: Agus Setiawan

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar