Anggota DPR Janji Bawa Aspirasi Petani dan Nelayan Sidoarjo ke Paripurna

Sidoarjo – Suasana hangat dan penuh keakraban terasa di sebuah tempat di Sidoarjo, Rabu (4/3/2026) sore itu. Ratusan petani dan nelayan berkumpul, tidak hanya untuk berbuka puasa bersama, tetapi juga untuk bertemu langsung dengan wakil mereka di Senayan, Bambang Haryo Soekartono. Anggota DPR RI dari Komisi VII itu tampak menyimak satu per satu keluhan yang dilontarkan.

Beragam aspirasi mengalir, mulai dari soal bibit, hama, hingga dampak lumpur Lapindo yang dirasakan mengganggu tangkapan ikan. BHS, sapaan akrabnya, berjanji akan membawa semua suara dari akar rumput ini ke meja rapat Paripurna DPR RI. “Ini bahan perjuangan kita,” tegasnya.

“Alhamdulillah begitu banyak aspirasi yang kita terima. Ini akan kita bawa ke rapat-rapat Paripurna sebagai bahan masukan agar petani dan nelayan di Sidoarjo bisa betul-betul sejahtera,” ujar Bambang Haryo Soekartono.

Menurutnya, potensi pertanian di Sidoarjo masih sangat besar. Lahan produktifnya mencapai sekitar 18 ribu hektare. Namun, untuk mengoptimalkannya, dukungan pemerintah mutlak diperlukan. BHS secara khusus menyoroti dua hal: bibit dan hama.

“Bibit harus 100 persen dari pemerintah. Lalu, urusan hama? Itu bukan tugas petani lagi, itu tugas pemerintah. Membasmi tikus, burung, dan sebagainya. Biar petani fokus menanam dan panen dengan baik. Target kita, bisa tiga kali panen dalam setahun,” paparnya dengan nada tegas.

Di sisi lain, persoalan klasik nelayan juga tak luput dari perhatian. Bukan cuma soal BBM atau nelayan ilegal, tapi ada satu masalah yang terus menggelayuti: lumpur Lapindo. Para nelayan mengeluhkan bahwa semburan lumpur itu diduga mencemari perairan dan menurunkan kualitas hasil tangkapan, terutama kerang.

“Sekarang yang keluar itu lumpur, bukan air. Ya sudah pasti mengotori lingkungan nelayan. Kalau memang terbukti mengandung racun atau mengganggu, harus dihentikan. Harus ada penyaringan, biar yang keluar benar-benar air bersih, bukan lumpur,” kata BHS menanggapi.

Ia berjanji akan mendorong pemeriksaan menyeluruh soal sedimentasi dan kandungan zat berbahaya itu. Jika terbukti merugikan, aliran lumpur ke sungai dan laut harus segera ditata ulang.

Forum silaturahmi seperti ini rupanya mendapat sambutan positif. Gatot, salah seorang petani yang hadir, mengaku merasa dihargai.

“Alhamdulillah, kegiatan yang sangat positif. Kita bisa dekat dan menyampaikan keluhan langsung. Berkat perjuangan beliau juga, sekarang harga pupuk lebih stabil dan hasil panen kami lebih maksimal,” ujar Gatot.

Apresiasi serupa datang dari Misbah, perwakilan nelayan. Ia menceritakan, kepedulian BHS sudah mereka rasakan dalam beberapa hal konkret.

“Beliau selalu perhatikan kami. Dari kesulitan dapat BBM sampai urusan penertiban nelayan ilegal. Kami di Desa Gisik Cemandi jadi merasa lebih nyaman dan aman karena ada yang memperjuangkan,” kata Misbah.

Melalui pertemuan langsung ini, harapannya jelas: kesejahteraan petani dan nelayan Sidoarjo bisa terdongkrak. BHS bertekad untuk terus mendorong kebijakan yang lebih berpihak dan melakukan pengawasan ketat di tingkat pusat. Semua itu, agar jerih payah mereka di laut dan sawah tidak sia-sia.