DPR Pimpin Rapat Koordinasi Fiskal-Moneter dengan Pemerintah dan BI untuk Evaluasi Ekonomi Nasional

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin langsung pertemuan dengan sejumlah pemangku kepentingan ekonomi untuk mengevaluasi kondisi perekonomian nasional dan memperkuat koordinasi kebijakan antarinstansi. Pertemuan itu berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Sabtu, 6 Juni 2026. Hadir dalam forum tersebut Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohammad Haekal, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.

Menurut Dasco, pertemuan itu sengaja digelar untuk mempertemukan unsur pemerintah, otoritas fiskal, dan otoritas moneter guna menyamakan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi krusial di tengah dinamika perekonomian global yang tidak menentu.

“Pada hari ini kami Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga pada otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada saat ini,” ujar Dasco.

Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai perkembangan ekonomi nasional dan langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menjaga momentum pertumbuhan. Dasco mengungkapkan bahwa koordinasi yang dilakukan telah menghasilkan sejumlah kesepakatan strategis yang akan ditindaklanjuti oleh masing-masing lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

“Alhamdulillah, hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan yang tentunya akan disampaikan oleh masing-masing pihak, baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak pemerintah,” lanjutnya.

Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam pertemuan tersebut adalah penguatan sinergi antara kebijakan fiskal pemerintah dan kebijakan moneter Bank Indonesia. Menurut Dasco, koordinasi yang erat antara kedua instrumen kebijakan itu menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menilai harmonisasi kebijakan perlu terus diperkuat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi global dan berbagai tantangan domestik yang memengaruhi kondisi perekonomian nasional.

Di sisi lain, sinergi fiskal dan moneter juga dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga, mengendalikan inflasi, serta merespons dinamika nilai tukar yang berdampak pada daya beli masyarakat dan iklim investasi. Melalui koordinasi yang lebih intensif antara DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia, diharapkan kebijakan ekonomi dapat berjalan lebih selaras sehingga mampu memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

DPR berharap kolaborasi lintas lembaga tersebut dapat menjadi fondasi bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang.