Dubes Iran Tolak Mediasi Indonesia, Sebut Tak Ada Ruang Negosiasi dengan AS

“Kami tentu menghargai pesan dan kesiapan Indonesia untuk memediasi. Tapi, bagi kami, tidak ada ruang negosiasi dengan negara yang melancarkan permusuhan yaitu Amerika Serikat.”

Kalimat tegas itu meluncur dari Mohammad Boroujerdi, Duta Besar Iran untuk Indonesia. Ia sedang menanggapi sinyal kesiapan Jakarta untuk turun tangan meredakan ketegangan antara Iran dengan AS dan Israel.

Pernyataannya disampaikan dalam sebuah konferensi pers, tak lama setelah dunia dikejutkan oleh wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Khamenei meninggal dalam serangan yang disebut-sebut dilancarkan AS-Israel awal pekan ini. Boroujerdi dengan lantang menegaskan, mediasi sudah bukan lagi solusi. Baginya, Amerika tak punya rekam jejak yang bisa dipercaya untuk patuh pada kesepakatan.

Gagasan Mediasi dari Jakarta

Sebelumnya, pemerintah Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri memang sudah angkat bicara. Lewat sebuah unggahan di media sosial, Indonesia menyatakan kesiapannya untuk terbang ke Teheran jika diperlukan, bertindak sebagai fasilitator dialog antara Washington dan Tehran.

Indonesia juga tak segan menyatakan kekecewaannya atas gagalnya perundingan damai yang berujung pada eskalasi militer. Pemerintah mendorong semua pihak untuk kembali ke jalur diplomasi.

“Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia, menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi dialog bagi terciptanya kembali kondisi keamanan yang kondusif,” begitu bunyi pernyataan resmi itu.

Analisis Pakar: Daya Tawar Minim

Namun begitu, niat baik Jakarta ini langsung menuai tanggapan kritis dari sejumlah pengamat. Intinya sederhana: Indonesia dianggap tidak punya posisi yang cukup kuat untuk jadi penengah dalam konflik sekelas ini.

“Itu saja kita tidak setara Amerika. Bagaimana mendamaikan orang yang tidak setara dalam keadaan ini dalam hal perundingan seperti itu,” kata Jusuf Kalla, mantan Wakil Presiden, dengan nada realistis.

Pandangan serupa diungkapkan M. Waffa Kharisma dari CSIS.

“Indonesia tidak punya daya tawar apa pun dalam konflik ini dan dinamikanya masih sangat panas dan eskalatif sehingga makin sulit juga untuk menyerukan ketenangan dan deeskalasi,” ujarnya.

Menurut Waffa, langkah yang lebih masuk akal bagi Indonesia justru adalah bersiap-siap menghadapi dampak lanjutan konflik, alih-alih terjun langsung ke mediasi. Memperkuat daya tahan ekonomi nasional agar tak terpukul efek berantainya adalah prioritas.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya, Yusli Effendi, juga melihat ke arah sana. Ia menilai langkah paling realistis adalah fokus melindungi kepentingan nasional, terutama mengantisipasi guncangan harga minyak dunia yang bisa membebani APBN.

“Lonjakan harga minyak akibat konflik, terutama jika Selat Hormuz terganggu, akan langsung berdampak pada subsidi dan defisit anggaran,” jelas Effendi.

Di Tengah Dilema Sikap

Waffa Kharisma mengakui, apa pun yang disuarakan Indonesia saat ini kecil kemungkinannya bisa langsung meredakan konflik. Situasinya masih terlalu panas, serangan masih berlangsung.

Di sisi lain, ia mengingatkan soal reputasi Iran di mata internasional yang kerap dikaitkan dengan isu tata kelola domestik. Ini membuat ruang gerak Indonesia jadi terbatas. Dukungan yang terlalu jelas berisiko ditafsirkan sebagai keberpihakan.

Meski begitu, Waffa menekankan, serangan yang menimbulkan korban sipil tetaplah tak bisa dibenarkan. Karena itu, Indonesia tetap perlu menyuarakan kecaman terhadap pelanggaran kemanusiaan.

“Yang paling bisa dilakukan adalah mengutuk agresinya karena tidak beralasan dan dipicu oleh histeria,” tegasnya.

Effendi punya kekhawatiran lain. Jika Indonesia memilih bersikap pasif dan netral, justru ada risiko kehilangan kredibilitas di panggung global.

“Secara geopolitik, Indonesia berisiko kehilangan kredibilitas. AS bisa melihat Indonesia kurang kooperatif, sementara Iran dan mitra BRICS bisa menganggap Indonesia terlalu tunduk pada tekanan Barat,” paparnya.

Maka, ia menyarankan sikap yang terukur dan jelas. Kejelasan posisi bisa membantu Indonesia menjaga daya tawar, termasuk dalam urusan mengamankan pasokan energi dan melindungi ekspor.

“Pada akhirnya, yang paling krusial adalah memastikan Indonesia tetap konsisten pada prinsip bebas aktif, menjaga stabilitas domestik, dan mengamankan kepentingan nasional di tengah pergeseran geopolitik global,” tutup Effendi.

Kilas Balik: Apa yang Sebenarnya Terjadi?

Pemicu dari semua ini adalah serangan AS-Israel ke Teheran pada akhir pekan lalu, yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei. Pemimpin berusia 86 tahun yang berkuasa sejak 1989 itu meninggal bersama sejumlah pejabat tinggi dan anggota keluarganya.

Iran tak tinggal diam. Mereka membalas dengan melancarkan serangan ke sejumlah pangkalan militer AS di kawasan Timur Tengah, termasuk di Qatar, Kuwait, UEA, dan Bahrain. Tak lupa, sasaran juga ditujukan ke Tel Aviv.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) bahkan menyatakan akan memulai “operasi ofensif paling dahsyat” dalam sejarah mereka. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, ikut bersuara keras.

“Angkatan bersenjata Republik Islam Iran bertindak dengan kekuatan untuk menghancurkan basis-basis musuh, dan mereka akan terus mengambil tindakan serta mengecewakan para musuh, seperti yang selalu mereka lakukan,” tegas Pezeshkian.

Suasana memang sedang tidak mudah. Dan di tengah gejolak itu, Indonesia mencoba mencari peran meski respons yang datang justru penuh dengan pertanyaan dan keraguan.