Mengapa Islam Selalu Dianggap Ancaman oleh Elite Indonesia?

Fakta menarik: kelompok elite ini konon hanya sekitar 20% dari total penduduk.

Benz Jono Hartono
Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, Executive Director HIAWATHA Institute

Ini paradoks yang nyata. Di Indonesia, Islam adalah keyakinan mayoritas. Tapi dalam banyak hal, perlakuan terhadapnya kerap mirip seperti terhadap kelompok minoritas yang dianggap bermasalah. Kehadirannya tercatat rapi dalam data kependudukan, namun seringkali kabur atau bahkan hilang dalam perumusan kebijakan. Ia hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, tapi selalu diwarnai curiga dalam narasi yang dibangun kalangan atas. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa keyakinan yang dianut sebagian besar rakyat ini terus dipandang sebagai ancaman oleh segelintir elite yang jumlahnya tak seberapa?

Jawabannya, tentu saja, tidak sesederhana urusan agama semata. Soal kekuasaan, kontrol atas sumber daya, dan siapa yang mendominasi wacana publik memainkan peran yang jauh lebih besar.

Mayoritas Tanpa Kendali

Kalau kita tilik sejarah pascakemerdekaan, ada sebuah paradoks yang terus berulang. Umat Islam memang mayoritas secara jumlah. Tapi coba lihat posisi mereka dalam struktur yang benar-benar strategis. Di ranah ekonomi, kebijakan, media massa, hingga pembentukan opini publik, pengaruh mereka justru terasa minor. Kekuasaan yang riil dan efektif nyatanya masih terpusat pada kelompok elite yang kecil. Mereka adalah gabungan dari oligarki politik, pemilik modal besar, dan segelintir intelektual yang punya akses kuat ke jaringan global serta alat-alat negara.

Dalam konfigurasi kekuasaan seperti ini, Islam tidak lagi dilihat semata sebagai persoalan iman. Ia dilihat sebagai sebuah potensi kekuatan sosial-politik yang massif. Dan bagi kalangan elite, setiap potensi kekuatan yang tidak bisa mereka kendalikan sepenuhnya, akan selalu dibaca sebagai ancaman. Titik.

Nilai-Nilai yang Mengusik Kenyamanan

Di sisi lain, Islam membawa seperangkat nilai moral yang jelas. Coba bayangkan jika nilai-nilai itu diterapkan secara konsekuen di ruang publik. Keadilan distributif, larangan menumpuk kekayaan secara eksploitatif, keberpihakan pada kaum lemah, plus tuntutan agar kekuasaan dijalankan dengan amanah dan pertanggungjawaban.

Bagi elite yang hidup dari rente, konsesi, dan berbagai kompromi, nilai-nilai semacam ini bukan cuma nasihat bagus. Ini adalah potensi delegitimasi terhadap cara mereka berkuasa. Maka, strateginya pun jelas: Islam harus direduksi. Dikecilkan maknanya menjadi sekadar ritual personal, dipersempit ruang geraknya ke dalam masjid, dan dijauhkan dari diskursus publik.

Namun begitu, ketika ia mencoba melangkah keluar membawa kritik sosial, labelnya sudah siap menunggu.

“Radikal”, “intoleran”, atau “anti-kebinekaan”.

Ketakutan yang Diciptakan

Percayalah, narasi ancaman Islam ini tidak lahir dengan sendirinya. Ia diproduksi. Media mainstream, kurikulum pendidikan, dan kebijakan keamanan seringkali bergerak dalam irama yang sama, secara halus menciptakan rasa takut terhadap ekspresi politik umat. Dengan begitu, elite mendapatkan legitimasi untuk melakukan pengawasan ketat, pembatasan, bahkan kriminalisasi.

Yang ironis, apa yang disebut sebagai "ancaman" itu kerap kali justru adalah aspirasi paling mendasar rakyat: keadilan ekonomi, kedaulatan nasional, dan pemerintahan yang bersih. Tapi saat tuntutan itu dibalut dengan identitas keislaman, ia dengan mudah berubah menjadi stigma negatif.

Kekuatan 20% yang Menentukan

Angka 20% itu bukan sekadar statistik. Mereka adalah kelompok yang menentukan arah. Mereka yang menulis aturan main, mengendalikan lalu lintas modal, dan membentuk apa yang harus dipikirkan publik. Dalam struktur seperti ini, mayoritas rakyat termasuk di dalamnya umat Islam lebih sering jadi objek kebijakan. Bukan subjek yang aktif menulis sejarahnya sendiri.

Pada dasarnya, ketakutan elite terhadap Islam adalah ketakutan akan hilangnya monopoli. Monopoli dalam menafsirkan segala hal dan monopoli atas kekuasaan. Sebab, Islam sebagai sistem nilai dan solidaritas punya kemampuan menggerakkan massa yang luas. Dan hal semacam itu selalu tidak nyaman bagi kekuasaan yang ingin tetap eksklusif.

Lalu, Ancaman atau Harapan?

Sebenarnya, Islam bukan ancaman bagi Indonesia. Yang merasa terancam adalah ketimpangan yang sudah mapan, hak istimewa yang tak ingin diganggu gugat, dan narasi tunggal yang ingin terus berkuasa. Selama Islam dipahami sebagai sumber etika publik dan pembela keadilan sosial, ia akan selalu dicurigai oleh mereka yang justru hidup dari ketidakadilan itu.

Maka, persoalan utamanya bukan terletak pada Islam. Tapi pada keberanian kita semua untuk bertanya jujur:

Indonesia ini milik siapa, sih?

Milik mayoritas yang bekerja keras dan berdoa, atau minoritas kecil yang mengatur segalanya dan menikmati hasilnya?

Sejarah nanti yang akan memberi jawaban akhir. Tapi satu hal yang pasti, mayoritas yang terus-menerus ditekan tidak akan diam selamanya. Saat kesadaran itu benar-benar bangkit, label “ancaman” akan kehilangan relevansinya. Yang tersisa dan menggema hanyalah tuntutan akan keadilan.

Benz Jono Hartono
Praktisi Media Massa, Vice Director Confederation ASEAN Journalist (CAJ) PWI Pusat, Executive Director HIAWATHA Institute, Jakarta