Integritas, menurut Purbaya, adalah kunci utama yang harus dipegang setiap pejabat. Bekerja dengan jujur, maka proses pengawasan apapun tak perlu ditakuti.
"Saya punya akses ke semua pejabat. Yang saya periksa sampai eselon III. Eselon 1 sebagian besar juga saya lihat, uangnya flat. Mungkin mereka memang bagus," ujar Purbaya.
Lalu, apakah pengawasan ini hanya mengandalkan LHKPN? Ternyata tidak. Purbaya menegaskan metodenya jauh lebih luas dari sekadar laporan harta kekayaan itu.
Meski begitu, LHKPN tetap dipakai sebagai salah satu alat. Data di dalamnya lalu dicocokkan dengan rekam jejak perbankan dari tahun ke tahun, untuk menilai kewajaran.
"Itu rahasia. Di luar LHKPN. Jadi pejabat kami nggak bisa sembunyi lagi dari pengawasan," pungkas dia.
Artikel Terkait
Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Pernah Ingkar Janji Bayar Utang
HOME Syariah: Dari Renovasi Rumah hingga Kebangkitan Ekonomi Keluarga
Prabowo di Davos: Stabilitas dan Danantara Jadi Modal Indonesia Jadi Negeri Peluang
LPS Teguhkan Suku Bunga Penjaminan Simpanan Hingga 2026