Gus Ipul Sambut Bupati Bungo dan Merangin, Dorong Daerah Ambil Program Sekolah Rakyat

Di Selalu Ada Kafe, kantor Kemensos, Kamis lalu, suasana terlihat cukup santai meski membahas agenda serius. Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau Gus Ipul, menerima kunjungan dua bupati: Dedy Putra dari Bungo dan M. Syukur dari Merangin. Pertemuan itu bukan sekadar silaturahmi biasa. Inti pembicaraannya adalah peluang kedua kabupaten itu ikut serta dalam program Sekolah Rakyat.

Program ini, seperti diketahui, jadi salah satu fokus utama Presiden Prabowo untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Menurut Gus Ipul, ini kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan daerah.

“Sekolah Rakyat ini harus diambil, rugi kalau tidak diambil program presiden ini,” tegas Gus Ipul dengan nada meyakinkan.

“Presiden (menaruh) perhatian bener ini. Presiden itu pengen ngasih kemuliaan kepada orang-orang miskin ekstrem.”

Ia lalu membeberkan fakta bahwa program ini sudah jalan di 166 titik se-Indonesia, dengan siswa hampir mencapai 16 ribu. Muridnya beragam banget, ada yang berprestasi, ada juga yang masih belajar baca-tulis. Tapi semuanya dapat fasilitas dan kurikulum dengan standar yang dijamin bagus. Bayangkan saja, kalau program serupa hadir di Merangin dan Bungo. “Bangga kita Pak,” ucapnya penuh harap.

Nah, yang menarik, Sekolah Rakyat ini bukan cuma urusan anak-anak belajar di kelas. Konsepnya lebih holistik. Seluruh keluarganya ikut didukung.

“Anaknya sekolah, orangtuanya diberdayakan. Ada program pemberdayaan untuk orangtuanya kemudian rumahnya dibantu,” jelas Gus Ipul.

Di sisi lain, pembangunan gedung permanen juga digenjot. Gus Ipul menyebut, proses fisiknya sudah mulai di 104 lokasi. “Sudah mulai dibangun, mulai digali tanahnya,” katanya.

Tapi semua itu harus dimulai dari data yang bersih. Gus Ipul menekankan, peran bupati krusial sejak awal, terutama dalam seleksi calon siswa. Prosesnya harus ketat, transparan, dan bebas dari titipan.

“Yang menandatangani sebelum saya tetapkan sebagai peserta siswa Sekolah Rakyat itu adalah Bupati. Harus diteliti benar. Bahwa mereka layak sekolah di sini. Jangan ada titipan,” tegasnya lagi.

Siswa yang diterima berasal dari keluarga paling miskin, sesuai data DTSEN desil 1 dan 2. Verifikasinya berlapis, melibatkan pendamping PKH, dinas sosial, dinas pendidikan, sampai BPS. Baru setelah data valid, diajukan ke bupati untuk kemudian ditetapkan oleh menteri.

“Karena kuncinya DTSEN, saya mengajak Pak Bupati, mari kita jihad untuk memperbaiki data kita ini,” ajaknya. Ia mengingatkan, penentu data adalah BPS, sementara Kemensos hanya membantu pemutakhiran bersama pemda.

Pintunya juga terbuka lebar untuk anak-anak dari komunitas adat terpencil, seperti Suku Anak Dalam. Pemerintah siap menanggung biayanya. “Kita sekolahin aja kalau mau. Nanti beasiswanya dari kita,” janji Gus Ipul.

Menanggapi hal itu, Bupati Merangin M. Syukur langsung menyampaikan kesiapan lahannya. Mereka sudah siapkan dua opsi, seluas 7 dan 12 hektare. Setelah dinilai PU, lahan 12 hektare di pinggir jalan dinilai lebih ideal. Soalnya, kebutuhan minimal program ini sekitar 8 hektare.

“Kebutuhannya kan 8 hektare. Ya mungkin kalau yang sisanya untuk kebutuhan masyarakat,” ujar Syukur.

Pertemuan yang berlangsung cukup hangat itu juga dihadiri sejumlah pejabat penting. Dari pusat, hadir antara lain Direktur Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil I Ketut Supena, Direktur Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin Radik Karsadiguna, serta Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan Faisal. Joko Widiarto dari Pusat Data dan Informasi Kemensos juga turut mendampingi.

Dari daerah, selain kedua bupati, tampak hadir Kepala Dinas Sosial Zainuddin, Kepala Bappeda Redawati, Plt. Kepala Dinas PU Dwi Herwindo, serta sejumlah pejabat teknis lainnya. Anggota DPRD Merangin, Saiful Amri, juga turut hadir menyimak.