Prabowo Tegaskan Indonesia Tak Pernah Ingkar Janji Bayar Utang

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dalam menjaga kredibilitas negara. Salah satu wujudnya adalah dalam hal pembayaran utang. Menurutnya, catatan sejarah membuktikan Indonesia tak pernah sekalipun gagal memenuhi kewajiban tersebut.

Pernyataan ini ia sampaikan untuk menegaskan bahwa pemerintah akan selalu membayar utang. Hal ini berlaku, meskipun utang itu berasal dari rezim pemerintahan sebelumnya.

"Rezim yang menggantikan selalu membayar utang dari rezim sebelumnya. Presiden-presiden berikutnya akan selalu menghormati utang-utang dari pemerintahan sebelumnya," tegas Prabowo.

Di sisi lain, situasi global memang tidak mudah. Dunia sedang dihadapkan pada kondisi keuangan yang ketat, ditambah lagi dengan ketegangan perdagangan dan berbagai gejolak politik. Namun begitu, perekonomian dalam negeri menunjukkan ketahanannya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat konsisten di atas 5 persen setiap tahunnya dalam sepuluh tahun terakhir.

"Dan saya yakin tahun ini pertumbuhan kita akan lebih tinggi," ujarnya. "Inflasi kita tetap terjaga di sekitar 2 persen. Defisit pemerintah kita sekarang dijaga di bawah 3 persen dari PDB kita."

Ia menambahkan, pengakuan dari lembaga internasional bukanlah tanpa alasan. "Lembaga-lembaga internasional tidak memuji kami karena optimisme yang tidak berdasar. Mereka melakukannya karena bukti. Mereka mengakui bahwa ekonomi Indonesia berdaya tahan," tambahnya.

Soal angka, realisasi APBN 2025 menunjukkan pemerintah menarik utang baru sebesar Rp 736,3 triliun per akhir Desember 2025. Angka ini mencapai 94,9 persen dari target awal yang ditetapkan tahun lalu, yakni Rp 775,9 triliun.

Kalau dilihat lebih jauh, total pembiayaan anggaran yang terealisasi hingga periode yang sama bahkan melampaui pagu. Realisasinya menembus Rp 744 triliun, atau sekitar 120,7 persen dari rencana awal sebesar Rp 662 triliun.

Namun, realisasi APBN itu akhirnya mencatatkan defisit di penghujung 2025. Defisitnya tercatat Rp 695 triliun, setara dengan 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto nasional. Sebuah angka yang, seperti disebutkan Prabowo, tetap berusaha dijaga di bawah batas 3 persen.