DPR Desak Kementerian Koperasi Rumuskan Indikator Keberhasilan Program Koperasi Desa Merah Putih

Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, mendesak Kementerian Koperasi untuk merumuskan secara jelas indikator keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026). Menurut Darmadi, ketiadaan parameter yang terukur dapat menghambat evaluasi objektif terhadap efektivitas penggunaan anggaran negara.

“Yang menjadi pertanyaan bagi kami adalah indikator keberhasilannya apa. Apakah jumlah koperasi yang terbentuk, omzetnya, keuntungan yang dihasilkan, atau keberlanjutan usahanya?” ujar Darmadi di hadapan jajaran pimpinan Kementerian Koperasi. Ia menilai indikator tersebut krusial dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu mengingatkan bahwa tantangan terbesar program prioritas pemerintah ini bukan terletak pada kuantitas pembentukan kelembagaan, melainkan pada aspek keberlanjutan. Darmadi menekankan agar koperasi dipandang sebagai entitas ekonomi yang memiliki model bisnis jelas, mampu menciptakan nilai tambah, dan bersaing dengan pelaku usaha lain.

Dalam pembahasan anggaran 2027 tersebut, legislator dari Daerah Pemilihan DKI Jakarta III ini juga menyoroti pentingnya penguatan aspek pendampingan usaha dan pengembangan rantai nilai koperasi. “Koperasi harus diarahkan pada sektor produktif yang memiliki potensi pasar kuat demi menggerakkan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru,” jelasnya.

Darmadi menegaskan bahwa Komisi VI akan terus mengawal penyusunan program dan anggaran Kementerian Koperasi. Langkah ini diambil untuk memastikan alokasi APBN 2027 tidak sekadar besar secara angka, tetapi memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi rakyat dan perekonomian nasional.

Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengapresiasi dukungan dan pengawasan yang konsisten dari Komisi VI DPR RI. Ia menjelaskan bahwa masukan dan rekomendasi dari komisi tersebut menjadi salah satu panduan utama dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta RKP tahun berjalan dan tahun anggaran 2027.

Dalam rapat kerja itu, Ferry juga melaporkan progres pembangunan dan pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pembangunan fisik berupa gudang, gerai, dan alat kelengkapan lainnya untuk 12.533 unit telah rampung, sedangkan 22.737 unit lainnya masih dalam proses konstruksi. Kementerian Koperasi bertekad mengejar target operasionalisasi sebanyak 30 ribuan unit pada Agustus 2026, sebagai lanjutan dari 1.061 unit yang telah beroperasi. “Sampai akhir tahun 2026 ini, kami harapkan jumlah koperasi desa kelurahan Merah Putih yang beroperasi sebanyak 40 ribuan,” pungkasnya.