Indonesia Masuk Dewan Perdamaian Gaza: Diplomasi atau Tugas Kemanusiaan?

Langkah Indonesia untuk duduk dalam Dewan Perdamaian Gaza bentukan Donald Trump menuai beragam tanya. Apa sebenarnya tujuan di balik keputusan ini? Menurut pemerintah, jawabannya sederhana: kemanusiaan.

Dalam sebuah pertemuan virtual Kamis lalu, juru bicara Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela menjelaskan posisi Indonesia. Ia menegaskan, keanggotaan dalam Board of Peace (BOP) itu bertujuan mendorong penghentian kekerasan secepatnya.

“Yang pertama, keanggotaan Indonesia dalam BOP tujuannya untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, dan memperluas akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di Gaza,” ujar Nabyl.

Ia menyebut BOP sebagai mekanisme sementara. Fokusnya jelas: menghentikan pertumpahan darah dan melindungi mereka yang tak bersalah.

Namun begitu, isu pendanaan sempat beredar. Beredar kabar bahwa anggota permanen harus menyetor dana tak main-main, sekitar US$ 1 miliar atau setara Rp16,9 triliun. Menanggapi ini, Nabyl bersikap lugas.

“Sejauh ini belum ada pembahasan mengenai pembayaran tersebut. Keanggotaan itu tak mengharuskan pembayaran, terutama untuk yang tidak permanen,” jelasnya.

Artinya, status Indonesia saat ini bukan anggota permanen. Jadi, wacana setor triliunan rupiah itu belum relevan untuk dibahas.

Di sisi lain, keterlibatan ini bukan datang tiba-tiba. Menurut Nabyl, langkah ini sejalan dengan dukungan Dewan Keamanan PBB dan perjuangan panjang Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Ia menekankan prinsip two-state solution berdasarkan hukum internasional.

“Ini murni berdasarkan mandat kemanusiaan dan komitmen perjuangan Palestina. Ini sejalan dengan piagam PBB dan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif,” pungkasnya.

Keputusan bergabung ini sendiri diumumkan lewat sebuah pernyataan bersama. Menteri Luar Negeri Sugiono, bersama dengan tujuh koleganya dari Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab, menyatakan kesiapan mereka pada Kamis (22/1/2026).

Intinya, pemerintah ingin diplomasi ini dilihat sebagai ikhtiar nyata. Sebuah upaya konkret di tengah peta politik yang rumit, dengan harapan bisa membawa angin perubahan bagi warga Gaza yang telah lama menderita.