Kepala Satgas Bantah Penanganan Pascabencana Aceh Lamban, Sebut Tantangan Geografis Jadi Penyebab

Kepala Pos Komando Wilayah Aceh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra, Safrizal Zakaria Ali, membantah tudingan bahwa proses penanganan pascabencana hidrometeorologi di Aceh berjalan lamban. Menurutnya, persepsi tersebut muncul akibat kurangnya pemahaman terhadap kompleksitas tantangan di lapangan.

Menanggapi kritik dan opini publik yang menilai lambatnya proses pemulihan, Safrizal memberikan penjelasan berdasarkan fakta di lapangan. Ia menegaskan bahwa keterlambatan yang terlihat bukanlah akibat kelalaian, melainkan karena cakupan wilayah terdampak yang sangat luas serta tantangan geografis dan teknis yang rumit.

“Ada yang menyampaikan pemerintah lambat menangani bencana. Tidak bisa kita katakan lambat. Tetapi karena cakupan wilayah terdampak sangat luas. Karena tantangan geografis dan teknis di lapangan sangat kompleks. Karena kebutuhan masyarakat di setiap daerah berbeda-beda, namun kita pastikan bahwa seluruhnya tertangani (no one left behind),” ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu disampaikan saat ia menghadiri Workshop Kreator Informasi Lokal di Banda Aceh. Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan peran penting pers sebagai pilar demokrasi. Safrizal menambahkan bahwa proses pembangunan kembali tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa. Persoalan legalitas lahan dan kerawanan lokasi baru memerlukan verifikasi berlapis agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Saat ini, Aceh masih berada dalam status transisi darurat hingga Juli 2026. Selama masa transisi, prioritas utama adalah pembangunan tempat tinggal tidak permanen, serta jaminan pangan dan kesehatan bagi para penyintas. Untuk pembangunan hunian tetap (huntap) komunal, sejumlah unit telah selesai dibangun oleh Kemenko Polkam dan BNPB di Aceh Utara. Selain itu, terdapat 71 lokasi huntap komunal yang sudah siap dibangun berdasarkan usulan pemerintah daerah.

Kaposwil juga menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak lainnya, seperti sumur bor, perbaikan sawah, revitalisasi sungai, dan infrastruktur penting lain. “Pemerintah bergerak terus. Apalagi pada Agustus tahun ini kita memasuki El Nino kering. Kita butuh ratusan sumur bor baru. Pemerintah akan membangun sejumlah kebutuhan itu secara bertahap, termasuk perbaikan sawah, dan revitalisasi serta rekonstruksi sungai terdampak,” tuturnya.

Safrizal menekankan bahwa pembangunan kembali bukan sekadar mengejar tenggat waktu. Dibutuhkan kajian mendalam agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, dalam workshop yang diinisiasi oleh Direktorat Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia itu, Safrizal menyampaikan bahwa siapa pun yang menguasai informasi dapat menguasai dunia. Di era demokrasi, kemerdekaan pers dan kebebasan berbicara menjadi hal yang sangat penting. Informasi saat ini dapat dibuat di mana saja dan nyaris tanpa batas. Dengan demikian, satu-satunya pembatas adalah diri sendiri.

Di tengah hiruk-pikuk informasi yang berseliweran, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh penerima. Jika pun ada kesenjangan, ruangnya tidak boleh terlalu besar. Safrizal memberikan apresiasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital yang menggelar workshop tersebut untuk lintas organisasi di Banda Aceh. Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan pembuat konten yang baik, informatif, dan benar. Pelatihan semacam ini dinilai sangat penting karena akan membantu pemerintah sekaligus masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dari para kreator konten yang mengikuti workshop.