Kemenperin Soroti Penurunan Produksi Kendaraan Niaga di Tengah Kebutuhan Logistik yang Meningkat

Industri kendaraan niaga di Indonesia lagi dapat sorotan. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong penguatan sektor ini, yang jadi tulang punggung sistem logistik dan distribusi barang kita. Soalnya, perannya memang strategis banget buat perekonomian nasional.

Eko S A Cahyanto, Sekretaris Jenderal Kemenperin, bilang kontribusi sektor industri alat transportasi itu signifikan. Angkanya nyata.

“Sepanjang 2025, kontribusi sektor industri alat transportasi mencapai 1,27 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional,” ujarnya.

Pernyataan itu dia sampaikan saat membuka Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026 di Jakarta, Rabu (8/4/2026), mewakili Menperin. Menurut Eko, kontribusi itu makin kuat kalau ditambah subsektor perdagangan mobil, motor, plus jasa reparasinya yang menyumbang 2,02 persen terhadap PDB.

“Kinerja ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan distribusi barang, layanan purna jual, serta peremajaan armada kendaraan niaga di berbagai sektor usaha,” jelas Eko.

Memang, data permintaan dari sektor transportasi dan pergudangan naik signifikan, 8,78 persen di 2025. Ini jelas menunjukkan kebutuhan akan truk dan kendaraan niaga lain yang efisien dan andal makin besar. Nah, dalam situasi seperti inilah pameran GIICOMVEC 2026 dianggap jadi platform yang tepat. Tempatnya cari solusi buat menjawab kebutuhan logistik yang terus membesar.

Tapi, di balik angka-angka yang menggembirakan itu, ada tantangan serius yang mengintai. Produksi kendaraan niaga kita malah turun 3,5 persen di 2025, jadi cuma 164 ribu unit dari sekitar 170 ribu unit setahun sebelumnya. Data dari Gaikindo ini bikin tingkat utilisasi industri merosot ke level 58 persen angka yang di bawah efisiensi.

Masalah lain? Ada ketimpangan antara produksi dalam negeri dan penjualan. Di 2025, selisihnya sekitar 4.000 unit. Artinya, kebutuhan pasar lokal belum bisa dipenuhi sepenuhnya sama produksi dalam negeri. Impor pun jadi jalan keluar.

“Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan pasokan domestik yang harus segera direspons,” tegas Eko. Caranya? Perkuat struktur industri, tingkatkan efisiensi produksi, dan optimalisasi kapasitas yang ada.

Di sisi lain, Kemenperin juga fokus pada kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL). Tujuannya sederhana: bikin sistem logistik lebih aman dan efisien. Dukungan diberikan lewat penguatan standar teknis, percepatan sertifikasi, dan integrasi data kendaraan.

Masalah praktik penjualan kendaraan yang ‘nakal’ juga disorot. Misalnya, transaksi tanpa dokumen resmi. Ini berisiko bikin kredit macet di sektor pembiayaan. Makanya, perlu sinergi lintas kementerian buat perbaiki tata kelolanya.