Pemerintah Siapkan 800 Unit Hunian untuk Warga Bantaran Rel

Senin pagi (6/4/2026) lalu, Istana Kepresidenan Jakarta ramai dengan kedatangan sejumlah pejabat. Mereka dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk sebuah rapat terbatas yang mendesak. Agendanya? Membahas nasib ribuan warga yang rumahnya menempel di bantaran rel kereta api, terutama di kawasan padat seperti Senen, Jakarta Pusat.

Bobby Rasyidin, Dirut PT KAI, terlihat tiba lebih dulu. Kemudian menyusul sederet nama lain: Menteri Perumahan Maruarar Sirait dan wakilnya Fahri Hamzah, Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo, hingga Menteri Investasi Rosan Roeslani. Tak ketinggalan, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid juga hadir. Rapat ini jelas bukan basa-basi. Ini adalah tindak lanjut langsung dari kunjungan Prabowo ke lokasi permukiman bantaran rel pada Maret lalu. Pemerintah bertekad menata kawasan itu, mengganti rumah-rumah liar dengan hunian yang jauh lebih layak dan aman.

Usai rapat, Menteri Maruarar Sirait tampil di depan wartawan. Gayanya tegas. Dia menegaskan bahwa negara harus punya keberanian mengelola aset-asetnya, khususnya tanah-tanah yang selama ini dikuasai pihak lain tapi tak dimanfaatkan dengan baik.

“Kita tahu negara ini adalah negara hukum. Jadi tanah negara harus digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat. Jangan ragu-ragu,” tegasnya.

Menurut Maruarar, peninjauan langsung sudah dilakukan di beberapa titik strategis seperti Tanah Abang dan Bandung, bersama tim dari PT KAI. Hasilnya? Banyak sekali lahan negara yang ternyata bisa dioptimalkan untuk membangun rumah.

“Banyak sekali tanah negara yang dikuasai pihak lain dan akan kita kuasai kembali untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah,” ujarnya.

Langkah konkretnya sudah disiapkan. Bahkan, groundbreaking proyek perumahan di Bandung disebutnya akan segera dimulai. Ini baru permulaan. Dia menyoroti, lahan-lahan strategis serupa banyak tersebar, tak cuma di Jakarta, tapi juga di kota-kota besar lain seperti Medan.

“Iya, di banyak tempat. Tanah Abang strategis, Bandung strategis, Medan juga strategis. Kita gunakan untuk kepentingan rakyat. Negara harus hadir,” katanya lagi.

Bagi Maruarar, semua ini butuh nyali. “Kita mengurus negara ini harus punya nyali, menegakkan kebenaran,” tambahnya. Di sisi lain, dukungan juga datang dari kementerian lain. Menteri Brian Yuliarto menyatakan kesiapan perguruan tinggi untuk mendukung program ini lewat kajian dan inovasi teknologi.

“Kami siap membackup dari sisi kajian dan penelitian, termasuk teknologi agar pembangunan lebih efisien,” jelas Brian.

Informasi yang beredar, pembangunan akan dilakukan di atas lahan milik PT Angkasa Pura Indonesia seluas 1,4 hingga 1,61 hektare. Rencananya, sekitar 800 unit hunian akan disediakan untuk menampung warga yang terdampak. Opsi awalnya rumah susun, tapi rumah tapak juga masih dipertimbangkan. Targetnya ambisius: mulai dibangun Mei 2026 dan diharapkan selesai Juni 2026. Cepat sekali.

Namun begitu, yang tak kalah penting adalah penyediaan fasilitas dasar. Sanitasi yang layak, misalnya, menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas hidup warga nantinya. Program ini sebenarnya adalah bagian dari target besar pemerintah membangun 3 juta rumah. Fokusnya jelas: masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini terpaksa hidup di daerah rawan, seperti di sepanjang jalur rel kereta api yang berisiko itu.

Jadi, rapat di Istana itu bukan sekadar pembicaraan. Ia adalah sinyal kuat bahwa pemerintah serius ingin mengubah wajah permukiman kumuh di bantaran rel. Waktunya tinggal menunggu eksekusi di lapangan.