Artinya, semakin banyak layanan yang bisa disediakan oleh penyedia lokal, semakin besar devisa yang bisa dihemat. Logika yang sederhana, tapi dampaknya signifikan.
Jaenal Effendi, Dirjen Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah, juga menekankan hal serupa. Menurutnya, saatnya semua pihak bersatu padu.
“Sudah saatnya Kementerian/Lembaga dan BUMN bersanding dan berkolaborasi,” katanya.
Tujuannya, menciptakan ekosistem yang manfaatnya tidak hanya dirasakan jamaah, tapi juga masyarakat luas melalui efek berantai dalam perekonomian.
Harapannya, sinergi logistik ini tidak berhenti pada musim haji saja. Tapi juga berlanjut untuk mendukung pelaksanaan umrah sepanjang tahun, mencakup katering, transportasi, perdagangan, hingga pengiriman oleh-oleh. Intinya, agar jamaah Indonesia bisa dilayani oleh penyedia jasa Indonesia.
Pendapat senada datang dari Haryo Limanseto, Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kemenko Perekonomian.
“Kami menindaklanjuti pertemuan antara Menko Perekonomian dengan Wamen Haji agar kita bisa sama-sama melakukan penguatan ekosistem haji,” jelasnya.
Ia menambahkan, pembicaraan tentang haji dan umrah kini tidak boleh hanya seputar ritual ibadahnya semata. Aspek ekonominya harus mendapat porsi perhatian yang serius.
Acara pelepasan pengiriman perdana itu sendiri dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait. Mulai dari perwakilan Kemenko Perekonomian, Ditjen Ekosistem Haji dan Umrah, Bea Cukai Soekarno-Hatta, hingga direksi PT Pos Indonesia dan Garuda Indonesia. Mereka bersama-sama melepas 100 ton pertama dari total 230 ton kargo yang dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci.
Artikel Terkait
Macron Tolak Opsi Militer di Selat Hormuz, Desak Negosiasi dengan Iran
Mendagri Tegaskan WFH Jumat Bukan Libur, ASN Wajib Aktifkan Pelacak Lokasi
368 Pendatang Baru Masuk Jakarta Timur Pascalebaran 2026
Kepatuhan LHKPN 2025 Capai 96,24%, Legislatif Masih Tertinggal