Ekonom Sarankan Alihkan Subsidi BBM untuk Percepatan Elektrifikasi Hadapi Risiko Geopolitik

Pantau – Ketegangan di Timur Tengah memanas. Iran kini berhadapan dengan Amerika Serikat dan Israel. Bagi Indonesia, situasi genting ini bukan cuma berita dari jauh. Ada peluang sekaligus tekanan: momentum untuk mendorong program elektrifikasi lebih cepat, lepas dari jerat impor bahan bakar fosil.

Lho, apa hubungannya? Menurut ekonom konstitusi Defiyan Cori, kunci jawabannya ada di Selat Hormuz. Itu adalah jalur laut super vital tempat sebagian besar minyak dunia dikirim.

"Kalau konflik sampai mengganggu selat itu, ya waspada. Pasokan energi kita bisa terpukul, mengingat ketergantungan pada impor minyak dan gas masih besar," ujar Defiyan.

Ini jadi tantangan serius buat pemerintah. Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto punya target swasembada energi. Di sisi lain, ancaman terhadap pasokan global bisa menggoyang ketahanan nasional. Belum lagi efek domino lainnya: harga minyak dunia berpotensi melambung. Kalau itu terjadi, beban APBN untuk subsidi energi bakal makin berat.

Angkanya sudah menunjukkan tren mengkhawatirkan. Subsidi energi melonjak dari Rp95,7 triliun di tahun 2020, menjadi Rp203,4 triliun di 2024. Porsi terbesarnya? Untuk BBM dan LPG impor.

Geser Subsidi, Kejar Listrik

Nah, di tengah risiko geopolitik yang makin nyata, Defiyan menilai besarnya subsidi untuk energi fosil harus dikaji ulang. Ia mengingatkan, dalam RAPBN 2026, alokasi subsidi energi masih mencapai Rp210,06 triliun. Sekitar Rp105,4 triliun di antaranya tetap untuk BBM dan LPG.

"Alokasi itu bisa dialihkan sebagian," katanya.

Ke mana? Untuk mendanai program elektrifikasi. Misalnya, insentif untuk kompor listrik atau kendaraan listrik. Langkah ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo yang ingin membangun PLTS raksasa berkapasitas 100 gigawatt dan memperkuat ekosistem mobil listrik.

Namun begitu, percepatan ini butuh strategi. Defiyan menyarankan, insentif harus menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah. Proyek percontohan di berbagai daerah juga perlu digalakkan agar migrasi dari BBM ke listrik terasa nyata.

Ia menambahkan, "Yang tak kalah penting, sosialisasi dan edukasi ke masyarakat. Penerimaan terhadap energi listrik harus ditingkatkan."

Di lapangan, pemerintah memang terus mendorong pemerataan akses listrik ke daerah terpencil. Rasio elektrifikasi dikebut. Intinya, krisis di tempat lain bisa jadi cambuk untuk memperkuat kemandirian energi di dalam negeri. Waktunya memang tepat untuk berpacu.