BNN Bantah Penindakan 10 WNI di Bandara Soetta Terkait Rombongan Calon Ketum HIPMI

Badan Narkotika Nasional (BNN) membantah keras isu yang mengaitkan penindakan terhadap sepuluh warga negara Indonesia (WNI) positif narkoba di Bandara Soekarno-Hatta dengan rombongan calon ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI). Penindakan itu, menurut BNN, murni merupakan bagian dari pengembangan kasus penyelundupan narkotika jaringan internasional yang tengah diusut.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol BNN, Brigjen Pol. Putu Putera Sadana, menegaskan bahwa seluruh tindakan yang dilakukan institusinya bersifat profesional dan tidak memiliki kaitan dengan agenda politik atau isu yang beredar di publik. “Semua tindakan BNN dan instansi terkait lainnya adalah upaya penegakan hukum secara profesional, tidak terkait dengan adanya berita yang beredar,” ujarnya, Rabu (10/6/2026).

Menurut Brigjen Putu, penangkapan terhadap sepuluh WNI yang baru tiba dari Bangkok, Thailand, tersebut merupakan langkah lanjutan dari pengembangan kasus sebelumnya. Beberapa waktu lalu, BNN menangkap dua warga negara Rusia yang kedapatan membawa hashish dari Thailand. “Ya, murni pengembangan kasus,” katanya singkat saat dikonfirmasi.

Sementara itu, isu yang menyebutkan bahwa salah satu dari sepuluh WNI tersebut merupakan calon ketua umum HIPMI langsung mendapat bantahan tegas dari pengurus organisasi. Sekretaris Jenderal HIPMI periode 2022–2026, Anggawira, menyebut kabar tersebut tidak berdasar dan merupakan propaganda yang menyesatkan. “Hoaks, itu agitasi propaganda,” ujarnya.

Anggawira memastikan bahwa keempat calon ketua umum HIPMI periode 2026–2030, yaitu Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afi Kalla, dan Anthony Leong, hadir dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-XVIII HIPMI yang digelar di Lampung. “Hadir lengkap, sehat, dan fit,” tegasnya.

Munas yang berlangsung pada 10–11 Juni 2026 di Novotel, Bandar Lampung, mengusung tema “Sinergi Pengusaha Muda Membangun Kekuatan Ekonomi Nasional”. Acara ini dihadiri lebih dari 2.000 peserta, termasuk jajaran menteri Kabinet Merah Putih, fungsionaris, dan mantan ketua umum HIPMI. Anggawira menambahkan bahwa pemilihan ketua umum baru belum dilaksanakan pada hari pertama karena masih berlangsung sidang laporan pertanggungjawaban dan pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).