Pemprov Sulsel Tegaskan Anggaran Sewa Helikopter Rp 2 Miliar Belum Direalisasi

Heboh anggaran sewa helikopter Rp 2 miliar di media sosial ternyata keliru. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan angkat bicara, meluruskan informasi yang sempat ramai itu.

Intinya, kabar itu tidak benar. Angka fantastis yang beredar luas itu bukan uang yang sudah dikeluarkan. Menurut penjelasan resmi, itu cuma pagu sebatas angka rencana di atas kertas.

Hingga saat ini, realisasinya nol. Dana sebesar itu belum dibelanjakan sama sekali.

“Anggaran tersebut sudah tercantum dalam perencanaan, namun belum ada realisasi,”

demikian penjelasan Kepala Biro Umum Setda Provinsi Sulawesi Selatan, Suhartono, seperti dikutip dari Antara, Kamis (2/4/2026).

Lalu, untuk apa rencana anggaran sewa helikopter itu disiapkan? Ternyata, ini murni langkah antisipasi. Pemerintah provinsi menyiapkannya untuk kondisi-kondisi tertentu, terutama saat darurat melanda.

Bayangkan situasi bencana. Banjir bandang, misalnya, atau evakuasi mendesak di daerah terpencil. Itulah skenario yang dibayangkan. Helikopter diproyeksikan jadi penunjang mobilitas cepat ketika respons segera dibutuhkan dan akses darat terputus.

“Sewa helikopter ini diproyeksikan untuk kepentingan mendesak, serta mendukung penanganan kedaruratan seperti bencana banjir, termasuk untuk akses ke wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat,”

tambah Suhartono.

Artinya, penggunaannya bersifat situasional. Bukan untuk kegiatan rutin, apalagi untuk urusan dinas biasa.

Di sisi lain, Pemprov Sulsel juga menegaskan soal penggunaan helikopter oleh Gubernur Andi Sudirman Sulaiman. Selama ini, kata mereka, tidak menggunakan anggaran daerah. Poin ini sengaja ditegaskan untuk memisahkan antara rencana anggaran darurat dengan aktivitas yang sudah berjalan.

Secara lebih luas, pihak pemerintah daerah kembali menekankan komitmennya dalam mengelola keuangan daerah. Mereka berjanji transparan, akuntabel, dan tentu saja efisien.

Terakhir, ada imbauan untuk publik. Di tengah banjir informasi seperti sekarang, masyarakat diminta lebih bijak dan kritis. Cek dulu kebenarannya. Pastikan sumbernya resmi sebelum ikut menyebarkan. Kabar yang simpang siur, seperti kasus ini, seringkali hanya bikin gaduh tanpa dasar yang jelas.