Pemerintah Kirim 100 Ton Makanan Lokal ke Arab Saudi untuk Jamaah Haji

Setiap tahun, lebih dari dua ratus ribu warga Indonesia berangkat haji. Itu angka yang luar biasa, menjadikan kita negara dengan jamaah haji terbanyak di dunia. Belum lagi sekitar dua juta jamaah umrah yang berangkat setia tahunnya. Bayangkan saja gelombang manusia itu. Nah, melihat besarnya angka ini, pemerintah punya ide. Daripada uang mengalir keluar, kenapa tidak manfaatkan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan mereka?

Maka, dimulailah inisiatif mengirim bumbu pasta dan makanan siap saji buatan lokal ke Arab Saudi. Barang-barang ini, yang biasa disebut ready to eat atau RTE, diharapkan bisa lebih dekat dengan lidah jamaah Indonesia di sana.

Untuk urusan pengirimannya, dua BUMN diajak bersinergi. Garuda Indonesia dan Pos Indonesia berkolaborasi menangani logistiknya, dengan tawaran biaya yang disebut efisien dan kompetitif. Pengiriman perdana tahap pertama sudah dimulai. Sekitar 100 ton kargo khusus itu diterbangkan mulai 2 April 2026, dan prosesnya berlanjut hingga 6 April nanti.

“Ini baru langkah awal,” kata Ferry Irawan, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian.

Menurutnya, sinergi antar kementerian dan BUMN untuk logistik haji ini baru dimulai tahun 2026. Rencananya, kolaborasi ini akan dikembangkan lebih jauh.

“Ke depan lebih dioptimalkan untuk beberapa potensi kolaborasi lainnya seperti pengiriman oleh-oleh haji dan umrah serta pengiriman makanan untuk kebutuhan jamaah umrah sepanjang tahun,” ujarnya.

Ia menambahkan, langkah seperti ini diharapkan bisa menahan pelebaran defisit neraca jasa nasional dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Pernyataan itu disampaikan dalam acara pelepasan ekspor di Tangerang, Kamis lalu.

Memang, kalau dipikir-pikir, potensi ekonominya sangat besar. Mulai dari layanan hotel, transportasi, logistik, sampai konsumsi. Dengan menguasai rantai nilai ini, Indonesia bisa mengambil posisi strategis. Uang pun berputar di dalam negeri, tidak lari ke penyedia layanan asing.

Di sisi lain, fokus pada penguatan ekosistem haji dan umrah ini bukan tanpa alasan. Ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga devisa nasional. Intinya, mengurangi arus keluar uang ke luar negeri dan meningkatkan pemasukan devisa.

Data menunjukkannya dengan jelas. Neraca Pembayaran Indonesia pada 2025 mencatat defisit neraca jasa hingga USD 19,8 miliar. Kontributor terbesarnya? Jasa transportasi. Sebagian dari defisit itu bersumber dari pengeluaran jamaah yang menggunakan jasa logistik dan konsumsi dari perusahaan luar.