MURIANETWORK.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berkomitmen menertibkan kekumuhan dan kemacetan di kawasan Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Komitmen ini disampaikannya usai menilai kondisi di lapangan yang dinilai semrawut, terutama terkait tumpukan angkutan umum dan pedagang kaki lima yang tidak tertata. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan pola penataan serupa dengan keberhasilan revitalisasi di kawasan Stasiun Cikini.
Penataan Menyusul Keberhasilan di Cikini
Dalam penjelasannya, Pramono Anung secara spesifik menyoroti persoalan akses pejalan kaki menuju Stasiun Palmerah. Ia mengungkapkan, masih banyak warga yang terpaksa melompati pagar pembatas untuk mencapai stasiun, sebuah kondisi yang mirip dengan situasi di Stasiun Cikini sebelum ditata.
"Karena di Palmerah itu orang untuk ke stasiun itu harus sebagian masih lompat pagar, persis seperti yang kemarin kita selesaikan di Cikini," ujarnya.
Kolaborasi dengan KAI untuk Solusi Akses
Menyadari kompleksitas persoalan, Pramono telah menginstruksikan jajarannya di Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk turun langsung memantau situasi. Langkah koordinasi juga digiatkan, mengingat pengelolaan stasiun kereta api berada di bawah PT Kereta Api Indonesia (KAI).
"Di situ kan problemnya yang memiliki stasiun itu adalah KAI. Sehingga dengan demikian apa yang kami lakukan di Cikini kemudian dibangun pelican cross, itu menyelesaikan persoalan yang ada di Cikini. Dan untuk Palmerah akan kami lakukan yang sama," jelas Gubernur.
Dampak Revitalisasi bagi Pedagang dan Angkutan
Revitalisasi menyeluruh yang direncanakan tidak hanya bertujuan memperbaiki akses pejalan kaki. Pramono menegaskan, penataan ini juga akan berdampak pada tertibnya operasi angkutan umum dan aktivitas perdagangan di sekitarnya. Dengan infrastruktur yang lebih baik, ruang publik diharapkan bisa berfungsi optimal.
"Termasuk pedagang, nantinya kalau itu sudah bisa dilakukan, maka orang tidak bisa terutama angkot dan sebagainya ngetem sembarangan," tambahnya.
Rencana penataan ini menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk menangani titik-titik rawan kemacetan dan ketidaktertiban secara sistematis, dengan belajar dari keberhasilan intervensi di lokasi lain. Keberhasilan di Cikini menjadi acuan untuk menciptakan solusi yang lebih manusiawi dan terintegrasi di Palmerah.
Artikel Terkait
Program Makan Bergizi Gratis Tembus Rp36,6 Triliun, Jumlah Penerima Capai 60 Juta Orang
KKP Buka Akses Ekspor Perikanan ke Turki dan China, 57 Unit Pengolahan Ikan Dapat Persetujuan
MNC Life dan BPD Papua Jalin Kerja Sama Asuransi Jiwa Kredit
BPD Papua Gandeng MNC Life Hadirkan Asuransi Jiwa Kredit untuk ASN