Gapensi Desak Penyesuaian Harga Proyek Imbas Kenaikan Biaya Konstruksi

Konflik di Timur Tengah ternyata tak cuma jadi berita di layar kaca. Gelombang efeknya sampai juga ke sini, ke proyek-proyek konstruksi di tanah air. Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia atau Gapensi baru-baru ini menyuarakan keluhannya. Biaya operasional membubung, terutama gara-gara harga energi global yang ikut melonjak. Tekanan ini, menurut mereka, makin berat dirasakan kontraktor skala kecil dan menengah.

Andi Rukman Nurdin Karumpa, Ketua Umum Gapensi, bilang dampaknya sudah nyata. Harga bahan bakar industri meroket dan langsung menambah beban biaya konstruksi dalam beberapa bulan belakangan. Alhasil, margin keuntungan pengusaha makin tipis aja.

“Dari Februari sampai April 2026, kenaikan biaya konstruksi bisa mencapai 3 sampai 8 persen,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (10/4/2026).

“Dan ini berpotensi naik lagi kalau situasi global nggak membaik,” tambahnya.

Angkanya cukup konkret. Solar industri sekarang ada di kisaran Rp21.000 sampai Rp23.000 per liter. Padahal sebelumnya cuma Rp18.000–Rp20.000. Kenaikan ini seperti efek domino. Material utama kayak aspal, semen, dan baja pun ikut-ikutan naik harganya.

Nah, di tengah situasi ini, Gapensi mendesak pemerintah buat segera bertindak. Mereka minta ada penyesuaian nilai proyek atau eskalasi harga, khususnya untuk proyek yang belum masuk tahap kontrak. Soalnya, banyak proyek masih pakai acuan harga lama yang sudah nggak nyambung sama kondisi pasar sekarang.

Tanpa penyesuaian itu, risikonya besar. Kontraktor bisa-bisa menanggung kerugian yang nggak sedikit.

“Kami minta proyek yang belum berkontrak diberi ruang untuk penyesuaian harga,” tegas Sekretaris Jenderal Gapensi, La Ode Safiul Akbar, dalam kesempatan yang sama.

“Tujuannya jelas, agar pelaku usaha nggak terbebani biaya yang nggak sesuai dengan kondisi riil di lapangan,” katanya.

Persoalan lain yang disoroti Gapensi adalah skema pengadaan proyek pemerintah. Menurut mereka, skema ini belum sepenuhnya berpihak ke kontraktor nasional. Mereka khawatir, praktik swakelola dalam skala besar justru mempersempit peluang usaha bagi pelaku konstruksi swasta.

Maka itu, Gapensi mendorong agar proyek-proyek konstruksi ditenderkan secara lebih terbuka. Mereka pengin ruang untuk swasta nasional lebih besar, tidak didominasi BUMN. Ini penting, menurut mereka, buat jaga ekosistem industri konstruksi yang sehat dan kompetitif.

La Ode kembali mengingatkan soal urgensi masalah ini.

“Kalau nggak ada langkah konkret, pelaku usaha konstruksi, terutama yang kecil dan menengah, berpotensi kesulitan bertahan. Bahkan bisa terpaksa menghentikan operasionalnya,” ujarnya.

Suara dari Gapensi ini jelas jadi peringatan. Di tengah gejolak global, industri konstruksi dalam negeri butuh perhatian ekstra agar tetap bisa berdiri.